Bisnis.com, JAKARTA - Program Tol Laut masih memerlukan beberapa langkah tambahan meskipun operator pelayaran telah menurunkan harga di daerah tujuan sekitar 20%-30%.
Kebutuhan langkah tambahan itu berkaitan tuntutan masyarakat yang lebih luas, seperti penambahan frekuensi kedatangan kapal yang saat ini masih 14-30 hari.
"Ketersediaan barang di daerah akan dipengaruhi juga oleh kedatangan kapal," kata penulis buku Tol Laut Jokowi Denyut Ekonomi NKRI Akhmad Sujadi dalam acara bedah buku, Senin (20/5/2019).
Pemerintah daerah dan Kementerian Perdagangan juga berperan terhadap distribusi barang di daerah masing-masing dan memastikan penurunan disparitas harga. Pengawasan distribusi barang dibutuhkan agar tol laut tidak hanya menguntungkan beberapa pihak.
Agar upaya pengurangan kesenjangan harga lebih efektif hingga ke pedalaman, perlu konektivitas antarmoda angkutan laut ke daerah kecamatan, baik melalui angkutan penyeberangan, angkutan darat, maupun angkutan udara. Pemda juga diharapkan ikut melengkapi pelabuhan dengan peralatan bongkar muat yang lebih memadai.
Selain itu, pelayanan angkutan laut lanjutan atau feedering untuk pelayanan ke pulau-pulau kecil dan tersebar, termasuk pembangunan kapal-kapal rakyat oleh Kementerian Perhubungan, dapat diikutsertakan untuk mendukung tol laut sampai ke kecamatan.
Langkah ini akan semakin menumbuhkan daerah asal barang atau hinterland di sekitar pelabuhan tujuan yang pada gilirannya akan memacu muatan balik ke Jawa.
"Peran Pelni serta anggota INSA [Indonesia National Shipowners Association] lainnya sebagai operator angkutan laut lebih banyak berperan untuk memenuhi pelayanan angkutan secara on time performance sehingga barang bisa datang tepat pada waktu yang ditetapkan," kata Sujadi yang juga Manajer Komunikasi, Hubungan Kelembagaan, dan CSR Pelni yang tengah dalam masa persiapan pensiun ini.
