Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati menuturkan, saat ini masih ada 292 kabupaten di Indonesia yang berada di atas garis kemiskinan nasional.
Dengan keadaan tersebut, ucapnya, harus ada upaya menghubungkan perlindungan sosial dengan penghidupan berkelanjutan yang bisa disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal, baik bagi masyarakat yang hidup di pesisir, pedalaman, pulau, desa dan kota.
"Ke depan RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Nasional] pengentasan kemiskinan kita kaitannya dalam pembangunan SDM (sumber daya manusia), pasti dipastikan dari layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan terpenuhi," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/5/2019).
Untuk penguatan ekonomi, lanjutnya, maka peluang dan akses permodalan dan pekerjaan harus lebih luas lagi.
Dia mengatakan, untuk mewujudkan semua itu, maka diperlukan kolaborasi atau kerja sama lintas lembaga dan kementerian serta keterlibatan dunia industri, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat.
Pada 2010, ada sekitar 19% kelompok menengah di Indonesia, maka pada 2045 diperkirakan akan menjadi 80% kelompok menengah, yang mana kelompok masyarakat produktif akan sangat besar.
Meski demikian, masyarakat yang tergolong kelompok miskin juga tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus dipacu untuk mengejar kesejahteraan dan penghidupan yang lebih baik. Untuk itu, harus dibangun upaya afirmasi untuk membangun kapasitas atau keterampilan warga, membuka berbagai peluang agar ekonomi lebih inklusif.
Dia menuturkan, untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang paling miskin, solusinya adalah mendorong pengembangan aspek ekonomi termasuk harus mempunyai kapasitas bekerja dan diberikan kesempatan bekerja serta mendapat perlindungan sosial baik dalam bentuk bantuan dan jaminan sosial.
