Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan pembentukan komite pendidikan vokasi yang direncanakan untuk menangani semua hal yang terkait dengan perencanaan hingga implementasi program pendidikan vokasi.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia (PMK) Puan Maharani seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Menurutnya, pembahasan pembentukan badan itu sudah dibahas sejak sebulan yang lalu, sehingga tinggal menuju tahapan untuk implementasi.
“Dari sekarang sudah mulai dibahas, dari sebulan lalu sudah kita bahas. Bagaimana penguatannya, bagaimana desainnya, bagaimana kemudian implementasi ke lapangan. Yang penting desainnya dulu harus matang kemudian kita bicarakan ini semua terkait dengan APBN dan RKP [rencana kerja pemerintah] yang akan dibahas ke DPR,” ujarnya, Senin (6/5/2019).
Pemerintah, diakuinya sudah menetapkan tiga fokus untuk melakukan pendidikan vokasi melalui pelatihan, SMK, dan politeknik.
Nantinya, badan tersebut akan melakukan kajian terkait kebutuhannya di dunia industri sehingga pelatihan akan mengarah sesuai dengan kebutuhannya.
Siap kementerian, katanya harus memberikan desain atau dasar pemikiran untuk meningkatkan sumber daya manusia di kementeriannya yang kemudian digabungkan ke Badan Perencanan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Nantinya itu akan kita gabungkan dengan desain yang akan kita buat, mapping-nya akan fokus sehingga peningkatannya dengan target-target tertentu,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan Presiden Jokowi menginginkan adanya identifikasi yang lebih spesifik dari setiap kementerian lembaga sehingga kebutuhan sumbet daya manusianya bisa tergambar jelas.
“Beliau ingin itu lebih fokus lagi, lebih massif lagi. Dari 16 kementerian lembaga itu ada sekitar Rp11 sekian triliun untuk anggaran pelatihan dan termasuk di pendidikan kedinasan seperti kementerian perhubungan, kementerian keuangan, dan lain-lain,” tekannya.
Dalam hal ini, Basuki menyebut Bappenas sudah ditunjuk untuk mengkaji semua dengan lebih dalam, termasuk soal pembentukan komite pendidikan vokasi.
