Bisnis.com, JAKARTA - Kemenko Perekonomian tengah mencari cara yang terbaik agar stok beras impor yang saat ini tertahan di sejumlah gudang Perum Bulog dapat tersalurkan ke masyarakat.
Pasalnya, apabila tidak segera disalurkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka kualitas beras hasil impor tahun lalu tersebut akan semakin menurun.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, saat ini Perum Bulog kesulitan menyalurkan beras lantaran tidak lagi memiliki saluran yang tepat, seperti sebelumnya yakni melalui Program Beras Sejahtera (Rastra).
"Bulog kehilangan saluran dalam melepas berasnya, karena transformasi Program Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai [BPNT]," ujarnya, akhir pekan lalu.
Menurut Darmin, dengan adanya Program Rastra Bulog bisa menyalurkan beras hingga jutaan ton. Namun karena telah berganti menjadi BPNT, Bulog kehilangan saluran beras yang signifikan tersebut.
"Dulu kan Rastra itu sebulan bisa 230.000 ton, dan itu 13 kali setahun. Jadi kalikan saja bisa sekitar 3 juta ton. Nah, sekarang, mereka tidak ada lagi saluran itu," ujarnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah saat ini sedang memikirkan cara yang tepat agar Bulog tetap bisa segera menyalurkan beras yang ada di gudang, agar pada saat bersamaan juga bisa segera melakukan penyerapan beras masyarakat demi menjaga stabilitas harga.
Selain itu, dari sisi kualitas, apabila beras impor itu tidak segera di keluarkan, akan semakin menurun kualitasnya. "Sekarang kita sedang cari cara agar beras yang kita impor tahun lalu bisa segara disalurkan. Karena kalau tidak, akan turun kualitasnya," ujarnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu membeberkan, salah satu opsi yang kini sedang dimatangkan adalah mungkinkah Bulog diberikan priveledge dalam Program BPNT yang ada saat ini.
"Nah kita sedang pikirkan gimana caranya dalam rangka BPNT itu, bisa nggak berasnya itu nanti dari Bulog, tapi bukan berasnya di bagi lagi ke ASN, TNI dan Polri seperti zaman dulu. Bukan begitu," tegasnya.
Pernyataan Darmin tersebut sekaligus membantah informasi bahwa saat ini pemerintah mewacanakan untuk menggunakan skema tunjangan pangan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali dalam bentuk beras atau natura setelah sebelumnya sempat disalurkan dalam bentuk uang atau innatura.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo sebelumnya menyatakan, saat ini pemerintah membuka wacana untuk kembali menggunakan skema lawas bahwa tunjangan pangan bagi anggota TNI, Polri, dan PNS akan kembali dalam bentuk beras atau natura, setelah sebelumnya sempat disalurkan dalam bentuk uang.
“Untuk hilir, saya mendapatkan informasi, nanti PNS, TNI, Polri sudah mulai beli berasnya Bulog,” jelasnya.
Bachtiar mengatakan bahwa skema tersebut pernah dilaksanakan beberapa puluh tahun lalu. Saat itu, setiap anggota TNI, khususnya, mendapat jatah sekitar 18 kilogram (kg) beras per bulan, di luar jatah untuk anak dan istri anggota TNI
Menurutnya, dengan skema lawas itu, diharapkan bisa menjadi celah bagi Bulog untuk menyalurkan stok berasnya di samping kegiatan operasi pasar dan penjualan beras komersil.
Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, skema pembagian beras secara natura berjalan sejak 1982-2000. Namun karena dalih efisiensi, pemerintah mengganti skema itu menjadi innatura mulai 2001.
Perubahan skema itu juga dilakukan untuk mengurangi beban Bulog setelah Bank Indonesia tidak lagi berperan sebagai penyedia dana bagi Bulog melalui kredit lunak.
Di sisi lain, perubahan skema itu juga dimaksudkan untuk mengakomodasi keluhan anggota TNI, Polri dan PNS atas kualitas beras Bulog yang terlampau rendah.
Alhasil, pemerintah pun resmi menghapus skema itu yang ditegaskan melalui Keputusan Presiden No.17/2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang berlaku hingga saat ini.
Selain wacana penggunaan skema lama, kata Bachtiar, saat ini pemerintah juga membuka opsi ekspor ke negara lain demi meningkatkan penyaluran.
Namun demikian, beras yang akan diekspor ini bukan beras hasil impor pemerintah tahun sebelumnya, namun beras asli dalam negeri.
Pasalnya, berdasarkan keterangan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan perhitungan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA), diestimasikan produksi beras Tanah Air akan surplus.
Saat ini pihaknya pun tengah menjajaki pasar dengan Malaysia DNA sejumlah negara lainnya yang belum berani dia sebutkan.
"Ini lagi siapkan rencananya kalau jadi ke Malaysia karena kan kita berdasarkan perhitungan metode KSA data BPS itu surplus. Doakan saja," ujarnya.
