Indonesia Butuh Banyak Ahli Bendungan Besar

Rasio tampungan air Indonesia saat ini masih kecil, yaitu 50 meter kubik per kapita atau hanya satu tingkat di atas negara Ethopia.
Krizia Putri Kinanti | 30 April 2019 18:36 WIB
Ilustrasi: Proyek pembangunan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. - Bisnis/Amanda Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan tampungan dan suplai air untuk memenuhi kebutuhan rakyat melalui berbagai upaya di antaranya melalui pembangunan 65 bendungan, embung, revitalisasi danau dan  pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pembangunan tampungan air di berbagai daerah di Indonesia akan terus dilanjutkan, untuk mencapai Visium Kementerian PUPR Tahun 2030 yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun atau meningkat dari saat ini baru mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun. Rasio tampungan air Indonesia saat ini masih kecil atau hanya satu tingkat di atas Ethopia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dalam kurun 2015-2019, Pemerintah menargetkan 65 bendungan berupa 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan. Hingga tahun 2018, sebanyak 55 dari 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi dimana 14 bendungan di antaranya sudah rampung atau dalam tahap penyelesaian akhir konstruksi.

“Indonesia masih membutuhkan banyak bendungan. Jika dibandingankan dengan Korea yang luasnya setara dengan Jawa Tengah ada ribuan, Tiongkok puluhan ribu bendungan. Bendungan kita baru 231 ditambah 65, baru 296 yang baru bisa mengairi 20 persen dari irigasi kita,”katanya melalui siaran resmi yang diterima Bisnis, Selasa (30/4/2019).

Dengan kondisi tersebut, para ahli bendungan Indonesia harus lebih maju dalam merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara bendungan serta mengantisipasi ancaman terhadap bendungan seperti risiko gempa bumi, perubahan iklim ekstrim, dan lain-lain.

“Adanya program pembangunan bendungan, semakin mengasah intellectual exercise kita tentang proses membangun bendungan-bendungan itu,” ujarnya.

Basuki mengatakan, tanggung jawab dan tantangan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) dalam pembangunan bendungan di Indonesia sangat besar, salah satunya dalam menyiapkan SDM bendungan yang lebih tangguh, inovatif, dan tanggap terhadap ancaman bencana, baik di lokasi bendungan maupun lingkungan sekitarnya.

Menteri Basuki turut mengajak para generasi muda ahli bendungan besar yang tergabung dalam KNI-BB, untuk memanfaatkan pembangunan 65 bendungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun m3/tahun. Dari volume tersebut, 691 miliar m3/tahun merupakan air yang bisa dimanfaatkan dimana sudah kelola dan dimanfaatkan sebanyak 222 miliar m3/tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi.

"Namun potensi sebesar itu, keberadaannya tidak sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga kita membutuhkan tampungan-tampungan air. Dengan begitu pada saat musim hujan air ditampung untuk dimanfaatkan musim kemarau. Itulah gunanya  bendungan dan embung/situ untuk penampungan air," kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air  Kementerian PUPR Hari Suprayogi selaku Ketua Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI-BB) menuturkan, dalam mencapai visium 2030, diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), Iptek, kerja keras, dan inovasi melalui program dan proses yang terencana, serta arah kebijakan dan tujuan yang jelas.

Ke depan, KNI-BB akan terus meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi keahlian bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan menyelenggarakan pembinaan teknis bekerja sama dengan BPSDM dan sejumlah universitas di Indonesia.

“KNI-BB telah berkembang, saat ini jumlah anggota 1.858 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah memiliki SKA sampai 1 Maret 2019 sebanyak 1.014 orang atau 54 persen telah memiliki SKA,” ujarnya

Pada Seminar Nasional Bendungan Besar (KNI-BB) membahas 7 tujuh topik yakni rehabilitasi dan upgrading bendungan, operasi waduk, pengaruh cuaca ekstrim, perubahan tata lahan, penerapan industri teknologi, sosial lingkungan dan mitigasi bencana alam.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bendungan

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup