Pemindahan Ibu Kota, Ini Persoalan yang Menghantui Jakarta

Sisi kerugian ekonomi yang diakibatkan pada 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, dan diperkirakan saat ini nilai kerugian ekonomi mencapai Rp100 triliun per tahun.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 29 April 2019  |  20:05 WIB
Pemindahan Ibu Kota, Ini Persoalan yang Menghantui Jakarta
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai serius membahas pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke daerah lain. Satu yang menjadi pembahasan, pemindahan Ibu Kota hanya mencakup Ibu Kota pemerintahan.

Adapun yang terkait dengan pusat kegiatan bisnis utama, rencana yang muncul tetap di Jakarta.

Dari kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sejumlah hal menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota itu. Hal yang menjadi pertimbangan menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro salah satunya soal kondisi lalu lintas yang sudah macet.

Menurutnya, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei.

Peringkat ke-9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.

Lalu, dari sisi kerugian ekonomi yang diakibatkan pada 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, dan diperkirakan saat ini nilai kerugian ekonomi mencapai Rp100 triliun per tahun.

“Kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang dikutip dari keterangan resmi Senin (29/4/2019).

Selain masalah kemacetan, menurunya masalah yang harus diperhatikan di Jakarta adalah masalah banjir.

Tidak hanya banjir yang berasal dari hulu, tetapi juga ada penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta, dan kenaikan permukaan air laut di mana 50% wilayah Jakarta itu kategorinya rawan bajir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan.

Padahal, lanjut Bambang, idealnya sebuah kota besar kerawanan banjirnya bisa minimum 50 tahunan.

Selain itu, penurunan muka air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah mencapai 60 cm pada periode 1989—2007 dan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah.

“Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim,” ungkap Bambang seraya menambahkan kualitas air sungai di Jakarta 96% tercemar berat, sehingga memiliki juga bahaya bencana signifikan untuk human pandemic sebagai akibat dari sanitasi yang buruk.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, bappenas, ibu kota, Ibu Kota Dipindah

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top