Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengungkapkan, sejak awal pembentukan, Bandara Kertajati di Majalengka merupakan ide dari pemerintah daerah yang diakomodir oleh pemerintah pusat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, sejak awal skenarionya Bandara Kertajati itu ide Pemda Jawa Barat. Selaku otoritas perhubungan, Kemenhub tidak mungkin menolak ide tersebut.
Dia menganalogikan bahwa Bandara Kertajati tersebut dengan Lapangan Udara Sekayu di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel) yang bupatinya meminta untuk dikelola Kemenhub.
"Tidak mungkin itu dicampakkan, pemda itu harus diajak sama-sama, seperti kemarin saya ke Sumatra Selatan, ada satu lapangan terbang yang sudah jadi. Ada tanahnya 30 hektare [ha], Bupati Musi Banyuasin mengatakan nanti ini ditambahi 30 ha, bandara ini tolong diambil alih Kemenhub," katanya, di Kantor Pusat Kemenhub, Kamis (11/4/2019).
Melihat potensi daerah tersebut, dia melihat akses ke lapangan udara tersebut terlalu jauh, sehingga fasilitas itu diterima dan dijadikan sebagai sekolah penerbangan.
"Sama dengan itu, Kertajati ide dari Pemda [Jabar], kami anggap itu tidak bisa tidak, jadi program nasional, kita rangkul itu, kita lakukan," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan Bandara Kertajati minim kajian yang menyebabkan saat ini menjadi sepi pengunjung.
