Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonsia (Apkasindo) meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan perbaikan sistem administrasi dan pembayaran peremajaan kebun.
Amin Nugroho, Ketua Harian Apkasindo menilai proses administrasi BPDP-KS sangat birokratis dan membebani petani. Padahal Presiden Jokowi sudah selalu mengingatkan semua birokrasi supaya disederhanakan dan tidak berbelit-belit, terutama yang bersentuhan langsung ke masyarakat.
Menurutnya banyak program strategis yang sangat menyentuh petani sawit, tapi BPDP KS masih berkutak-katik dengan administrasi. Misalnya program sarana prasarana, belum pernah berjalan semenjak BPDP berdiri. Walaupun sudah banyak koperasi dan kelompok tani yang antri mengusulkan program ini tetapi BPDP-KS tak kunjung juga merespon.
Program peningkatan SDM petani kelapa sawit yang menjadi salah satu kegiatan pun dihentikan pada 2 tahun terakhir. Akibatnya, kata Amin, kompetensi petani menjadi tidak berkembang karena minimnya pengetahuan teknis budidaya perkelapasawitan. Khususnya pemahaman akan regulasi dibidang perkelapasawitan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Seharusnya BPDP lebih memerhatikan kebutuhan petani sawit lewat peningkatan produktivitas, SDM dan kesejahteraan. Selama ini, banyak anggapan BPDP cenderung mengutamakan pengusaha. Dan lebih utama untuk pergi ke acara luar negeri," kata Amin Nugroho dalam siaran resmi pada Jum’at (5/4).
Menurut Amin, Perpres 61 tahun 2015 mengamanahkan untuk membantu petani. "Kami harapkan permasalahan serius ini dapat diperbaiki segera. Karena BPDP-KS dibentuk oleh amanah UU untuk melayani pelaku usahatani kelapa sawit, termasuk petani yang jumlahnya mencapai 42%," ungkap Amin.
Seringkali petani sawit harus memodali dulu biaya kegiatan sebelum dana bantuan dari BPDP cair. Akibatnya, banyak petani yang harus memodali seluruh operasional kegiatan.
Menurut Amin Nugroho, BPDP-KS baru membayarkan dana kegiatan Petani Sawit biasanya waktu pembayaran dua atau tiga bulan setelah acara selesai bahkan untuk fasilitasi kegiatan petani kelapa sawit menghadiri seminar pernah dibayarkan sampai sembilan bulan. Justru itulah, petani sawit merasa terbebani karena harus membayar atau menalangi seluruh kegiatan di awal.
"Akhirnya terpaksa petani sawit patungan dulu dan pinjam sana sini, ini bukan rahasia lagi, semua kegiatan petani sawit yang sudah disetujui didanai BPDP-KS seperti itu,” katanya. Amin mengharapkan BPDP-KS memperbaiki sistemnya dan birokasinya juga diperpendek agar tidak saling lempar antar divisi.
Dampaknya, tidak jarang petani Apkasindo urung melakukan kegiatan seperti peningkatan SDM petani sawit karena pembayarannya lama setelah kegiatan selesai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
