Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Aturan P3SRS Perlu Dikaji Ulang

Aturan perhimpunan pemilik dan enghuni rusun dikahawatirkan disalahgunakan oleh sekelompok orang demi kepentingan pribadi dan golongan.
M. Rochmad Purboyo
M. Rochmad Purboyo - Bisnis.com 02 April 2019  |  11:11 WIB
Ilustrasi: Aktivitas warga di rumah susun sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015). Antara - Zabur Karuru
Ilustrasi: Aktivitas warga di rumah susun sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015). Antara - Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA-- Kontroversi terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun, dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik terus berlanjut.

Salah satu kekhawatiran adalah adanya sekelompok orang demi kepentingan pribadi dan golongan, yang ingin mengelola Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Pengamat hukum properti, Erwin Kallo di Jakarta menduga ada oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dengan P3SRS. Potensi dana dari biaya pengelolaan gedung atau Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dalam sebulan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Menurutnya, Peraturan ini diduga dijadikan alat bagi oknum-oknum yang memang punya niat menguasai P3SRS. Dalam Pergub tersebut mewajibkan pengembang apartemen mengembalikan pengelolaan ke warga.

''Secara sistematis terlihat upaya oknum-oknum untuk merebut pengelolaan P3SRS. Nuansa itu ada dan terlihat terstruktur. Ada oknum-oknum yang berlindung di balik Pergub 132, yang ternyata mereka juga memiliki apartemen dan ingin merebut pengelolaan,'' ujar Erwin dalam rilisnya Selasa (2/4/2019).

Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Mualim Wijoyo mengatakan ada salah kaprah lantaran menginginkan pengembang tidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan saat pengembangan dan pengelolaan apartemen.

Menurutnya, pengembang menginginkan apartemen/rusun yang dibangunnya bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik. Jika pengelolaannya tidak baik, maka nama pengembang yang akan tercoreng dan sulit untuk membangun atau menjual produk apartemen di masa yang akan datang. Para pengembang menolak aturan one man one vote yang justru diamanatkan dalam Permen No 23/2018 dan Pergub No 132/2018.

“Sedangkan UU 20/2011 Pemilihan Pengurus PPPSRS tidak diamanatkan, namun Permen 23/2018 dan pergub 132/2018 justru menambahkan hal tersebut, menurut saya itu bertentangan dengan UU,” tambah Mualim.

Kritik terhadap peraturan itu juga telah disampaikan oleh pemilik salah satu apartemen di Jakarta dan juga advokat, Razman Arif Nasution. Ia mengaku sejak tinggal di apartemen tahun 2010, tidak ada masalah berarti yang muncul.

Menurutnya P3SRS yang ada juga berjalan dengan baik dan transparan. Tetapi dengan hadirnya Pergub 132 tahun 2018 yang memaksa adanya Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk seluruh apartemen di Jakarta justru memunculkan kekisruhan.

Untuk itu, Razman meminta Pergub ini dapat dikaji ulang.  Menurutnya secara keseluruhan Pergub itu sudah sangat baik. Hanya saja, ia mengkritisi Pasal 4 ayat 2 Pergub yang menyatakan bahwa P3SRS “Dapat membentuk atau menunjuk pengelola dalam mengelola Apartemen” yang menjadi membuat banyak orang menjadi berbondong-bondong untuk membentuk P3SRS.

Padahal, menurutnya mengelola apartemen bukanlah hal yang mudah. Perlu badan atau orang yang profesional dalam melakukan pengelolaan. “Tidak mudah mengurus lift, mengurus gedung, mengurus seluruh fasilitas dan mengurus hal-hal penting lainnya yang terkait keamanan dan layanan untuk penghuni yang jumlahnya ribuan,” ujarnya

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rumah susun
Editor : M. Rochmad Purboyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top