Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melakukan kunjungan ke Bisnis Indonesia untuk menjelaskan tantangan industri sawit nasional.
Dalam kunjungan tersebut hadir Direktur Eksekutif Gapki Moekti Sardjono, Ketua Komunikasi Gapki Tofan Mahdi, Ketua Bidang Kampanye Positif Rudy Prasetya, Wakil Sekretaris Jenderal Agam Fatchurohman dan beserta jajarannya.
Moekti menjelaskan beberapa isu strategis yang tengah merundungi industri sawit nasional yakni keputusan Uni Eropa atas Renewable Energy Directive II serta total luasan perkebunan sawit nasional.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono menegaskan instansinya akan menggunakan mandatori Indonesian Sustainable Palm Oil sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa industri kelapa sawit telah menerapkan skema keberlanjutan. Selain itu, kesepakatan PBB tentang Sustainable Development Goals di negara-negara berkembang juga akan dipakai untuk melawan Uni Eropa.
"ISPO akan kami gunakan karena dengam itu kita telah membuktikan berkomitmen tentang keberlanjutan dll. Kedua adalah SDG's yang sudah merupakan kesepakatan PBB. Itu yang akan jadi kunci atau senjata utama kami," katanya kepada Bisnis pada Rabu (27/3).
Menurutnya banyak negara yang sudah menyadari bahwa Indonesia serius dalam membangun industri yang berkelanjutan. Terutama dengan mandatori dari pemerintah agar setiap pelaku usaha perkebunan mengantongi ISPO.
Mukti pun menambahkan target GAPKI pada 2019 adalah 700 anggotanya mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat. "Ada beberapa hambatan untuk bisa mendapatkan sertifikat ISPO tapi setidaknya semua anggota sudah mendaftar untuk di audit tahun ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
