Kesenjangan Jadi Kendala Terbesar Stok Infrastruktur

Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Tanah Air sekitar Rp5.000 triliun sepanjang 2015-2019. Dana sebesar itu tidak mungkin disediakan sendiri oleh pemerintah lewat APBN.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 14 Maret 2019  |  20:28 WIB
Kesenjangan Jadi Kendala Terbesar Stok Infrastruktur
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) meninjau pembangunan jalan Trans Papua, tepatnya kilometer 84 ruas jalan Merauke-Sota, di Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (16/11). - Dok. Biro Pers Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Kesenjangan pembangunan infrastruktur Indonesia yang cukup besar menjadi penyebab sulitnya stok infrastruktur di Tanah Air mencapai kisaran 70%.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan menuturkan Indonesia memang membutuhkan pembiayaan dan investasi yang tidak sedikit untuk mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur.

Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Tanah Air sekitar Rp5.000 triliun sepanjang 2015-2019. Dana sebesar itu tidak mungkin disediakan sendiri oleh pemerintah lewat APBN.

Pemerintah sudah berupaya meningkatkan belanja infrastruktur yang cukup signifikan pada periode 2015-2019, setidaknya naik hampir tiga kali lipat dibandingkan periode 2010-2014 yang hanya mencapai Rp670 triliun.

"Kenapa masih kurang dan apa kendalanya, jelas karena adanya infrastructur gap yang cukup tinggi di Indonesia sehingga negeri ini butuh belanja infrastruktur yang sangat besar dan tidak hanya mengandalkan APBN karena keterbatasan ruang fiskal," papar Fajar, Kamis (14/3/2019).

Sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, APBN dan APBD mungkin hanya mampu berkontribusi maksimal 50%. Sisanya, dia melihat BUMN dan swasta perlu berkontribusi.

Menurut Fajar, peranan swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) sepertinya memang perlu ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Pembiayaan dan partisipasi dari pihak swasta mungkin idealnya perlu mencapai hingga 50% dari total pembiayaan," ujarnya.

KPBU dan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) perlu menjadi contoh skema pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur.

Namun, sifat PINA dan KPBU yang memang ingin untung maka pemerintah perlu menawarkan imbal hasil investasi yang cukup menarik kepada pihak swasta dan mungkin memberikan jaminan dan insentif menarik lainnya agar skema KPBU atau PPP bisa lebih efektif.

"Sebagai tambahan, pemerintah juga perlu memberikan prioritas sektor manakah yang perlu didahulukan dalam proses pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn, anggaran infrastruktur

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top