JAKARTA - Nasib berbeda dialami pengusaha karet dan kakao dalam mendapatkan jaminan pasokan bahan baku produk. Pasalnya, penambahan alokasi anggaran untuk pengembangan tanaman karet pada tahun depan secara tidak langsung memangkas pos peruntukan bagi komoditas kakao.
Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian Irmijati Rachmi menjelaskan anggaran yang dimiliki Kementan untuk tahun depan terbatas, sehingga memang ada alokasi yang harus dipangkas.
“Ada penurunan sekitar 30% dibandingkan dengan tahun ini dari segi pengembangan komoditas,” katanya, saat ditemui setelah Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kamis (27/12).
Pada 2018, Kementan melakukan pengembangan perkebunan kakao di lahan seluas 11.800 ha. Rinciannya adalah intensifikasi 1.030 ha, peremajaan 8.690 ha, dan perluasan 2.080 ha. Tahun depan, peremajaan kakao hanya disiapkan untuk 6.600 ha kebun. (lihat grafis)
Sementara itu, Irmi mengatakan anggaran untuk peremajaan karet bakal mencakup areal seluas 5.210 ha ditambah perluasan 800 ha. Target tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun ini yang peremajaannya hanya 2.090 ha ditambah intensifikasi 3.170 ha.
Irmi menjelaskan komoditas karet pada 2019 akan dikembangkan di sentra-sentra produksi di delapan provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Adapun, untuk kakao difokuskan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.
Di sisi lain, Kementan tetap menargetkan pengembangan ketiga komoditas tersebut selama lima tahun ke depan. Irmi mengatakan, khusus untuk karet target peremajaan 700.000 ha serta kelapa dan kakao masing-masing 500.000 ha.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Sindra Wijaya masih berharap pemerintah mau memperhatikan kondisi tanaman kakao yang sudah tua, demi menangkap potensi kenaikan permintaan 2024.
Dia menilai pemerintah seharusnya memberikan perhatian serius terhadap kakao. Pasalnya, berkaca dari kondisi kapasitas terpasang yang mencapai 800.00 ton per tahun, pasokan kakao nasional sudah sangat kurang dan cenderung tidak bisa memenuhi kebutuhan pelaku. Sampai dengan akhir tahun utilisasi industri kakao hanya 60% saja.
“Jika tidak ada anggaran untuk kakao dapat dipastikan produksi akan semakin turun karena pada umumnya kebun kakao kita sudah berumur tua dan perlu peremajaan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (28/12).
Padahal, AIKI sebelumnya sudah memprediksikan tahun 2024 merupakan periode yang bagus bagi pengusaha kakao, sebab permintaan semakin tinggi tapi suplai semakin rendah sehingga harga akan terkerek.
Berdasarkan perkiraan AIKI, pada tahun tersebut kebutuhan kakao global mencapai 5 juta ton, tapi produksi kurang dari 4 juta ton.
Oleh sebab itu, Sidra meminta agar pemerintah menjalankan lagi program gerakan nasional Kakao. “Kami dari AIKI sudah berkali-kali kirim surat minta agar Gernas [gerakan nasional] kakao dianggarkan kembali. Banyak yang prediksi produksi tahun ini akan turun lagi menjadi 220.000 ton sampai dengan 240.000 ton.”
Dia menambahkan, program Gernas baru mencakup 26% dari total areal kakao nasional. Namun pemerintah menghentikan program tersebut tanpa alasan jelas.
Direktur Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) Yayasan Swisscontact Christina Rini kondisi pohon kakao yang berusia rata-rata di atas 19 tahun menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi kakao di Indonesia.
Hal tersebut ditemukan di sentra-sentra produksi kakao seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.
Selain itu, menurut Rini, dari total petani mitra yang dijangkau Swisscontact sebanyak 154.000 petani, 30%-40% diantaranya telah beralih ke komoditas lain.
"Mereka ini kan rata-rata petani kecil, mereka butuh pendapatan yang cepat. Jagung dan padi itu kan termasuk cepat panen, 3 bulan sudah dapat hasil. Kalau kakao memang bisa panen tiap bulan, tapi mereka hanya bisa menikmati panen raya itu 2 bulan. Sisanya, panen kecil-kecil," kata Rini.
KARET
Sementara itu, Ketua Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) Aziz Pane mengamini bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk meremajakan kebun karet rakyat yang luasnya mencapai 3,8 juta ha.
Alasan utamanya, selain umur pohon yang sudah tua dan produktivitasnya menurun, juga disebabkan oleh harga karet yang sedang anjlok di bawah biaya produksi Rp18.000/kg.
“Sekarang itu petani jual karet harganya Rp10.000/kg. Pada saat harga anjlok begini, mereka tumpang sari dengan bawang karena harga jual tidak bisa menutupi ongkos produksi. Jadi untuk replanting memang yang diharapkan adanya bantuan pemerintah karena petani sudah miskin,” tegasnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (28/12).
Menurutnya untuk meremajakan kebun karet sampai dengan tahun pertama membutuhkan Rp60 juta/ha—Rp70 juta/ha dengan jumlah tanaman antara 500 pohon—550 pohon. Namun, hal itu baru tahun pertama, padahal peremajaan karet membutuhkan waktu lima tahun sampai panen kembali.
Mulai dari tahun kedua sampai kelima biaya yang dibutuhkan Rp25 juta/ha untuk pupuk hingga pestisida.
Menurut Aziz, cara terbaik adalah meremajakan karet sedikit demi sedikit supaya sustainable. Dibandingkan dengan cara instan tapi belum tentu berlangsung lama.
“Jalan satu-satunya adalah pemerintah mengeluarkan dana. Tidak bisa kita keluarkan dana seperti sawit karena mereka ada pungutannya dan bisa dipakai. Karet tidak bisa, petani saja hidup minim. Kalau mau peremajaan jangan harapkan petani, kalau pemerintah mau membantu itu bagus. Periode pertama konsentrasi di pangan. Sekarang waktunya kita meremajakan karet.”
