Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terganjal Regulasi

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menemukan bahwa pendanaan bukanlah faktor penghambat dalam pengembangan proyek listrik tenaga surya di Indonesia.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 27 Februari 2019  |  16:06 WIB
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terganjal Regulasi
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menemukan bahwa pendanaan bukanlah faktor penghambat dalam pengembangan proyek listrik tenaga surya di Indonesia. 

Elrika Hamdi, peneliti IEEFA mengatakan sebenarnya cukup banyak bank lokal dan asing yang tertarik untuk mendanai proyek listrik tenaga surya skala besar (utility-scale). Ia menambahkan bahwa masalah terletak di keberadaan proyeknya sendiri;  Akibat berbagai hambatan kebijakan dan regulasi, maka tidak terdapat banyak proyek berkualitas dengan skala yang menarik yang dapat memenuhi persyaratan bank.

Indonesia, tambahnya, masih tertinggal dari tetangganya di kawasan Asia dalam mengembangkan listrik tenaga surya. Kajian IEEFA menegaskan bahwa hanya 24 MW listrik tenaga surya, termasuk listrik tenaga surya atap, yang saat ini sudah dipasang dan dapat di salurkan melalui jaringan ketenagalistrikan di Indonesia.

Pada saat yang bersamaan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN ketenagalistrikan terbebani oleh rencana ketenagalistrikan yang berbasiskan batu bara yang sifatnya tidak fleksibel dan biaya tinggi dan ini memberikan tantangan berat bagi pengoperasian jaringan ketenagalistrikan Indonesia. Para analis IEEFA pun mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang kondusif bagi investasi tenaga surya. 

“Walaupun potensi tenaga surya melimpah di Indonesia, tetapi pemerintah terus menyusun kebijakan yang menjadi rintangan bagi pengembangan listrik tenaga surya, khususnya bagi kebutuhan komersial dan hunian,” ujarnya Rabu (27/2/2019).

Kajian IEEFA menegaskan bahwa hanya 24 MW listrik tenaga surya, termasuk listrik tenaga surya atap, yang saat ini sudah dipasang dan dapat di salurkan melalui jaringan ketenagalistrikan di Indonesia. Di saat yang bersamaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN ketenagalistrikan “terbebani oleh rencana ketenagalistrikan yang berbasiskan batubara yang sifatnya tidak fleksibel dan biaya tinggi dan ini memberikan tantangan berat bagi pengoperasian jaringan ketenagalistrikan Indonesia.”

Berdasarkan kajian IEEFA, peraturan saat ini menyuliskan investor untuk melihat manfaat finansial yang dapat diperoleh dari pemasangan sistem listrik tenaga surya atap (PLTS atap). Hal ini diakibatkan dari rancangan peraturan PLTS atap itu sendiri. 

Selain itu, berbagai rintangan yang menghalangi pengembangan PLTS yang terkoneksi jaringan adalah ketentuan BOOT (Built, Operate, Own and Transfer) dimana kepemilikan proyek dialihkan kepada pihak PLN setelah masa kontrak selesai, terlepas dari nilai aset dan manfaat residual yang masih berjalan, jelas mengurangi tingkat keekonomian proyek listrik tenaga surya.

Kemudian, memaksa pengembang listrik tenaga surya menggunakan “kandungan lokal” khususnya panel tenaga surya yang masih mahal dengan kualitas yang lebih rendah ketimbang panel surya impor. Di saat yang sama, tidak terdapat ruang gerak bagi produsen panel surya lokal untuk mengembangkan kapasitas manufaktur dan produksi dengan skala keekonomian.

Terakhir, juga memaksa pengembang listrik tenaga surya untuk menerima harga yang di patok berdasarkan harga listrik baseload berbasis batubara yang selama ini telah mendapatkan manfaat dan subsidi dari negara. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
listrik, pembangkit listrik

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top