Bisnis.com, JAKARTA -- Persyaratan pengajuan pendirian program studi baru perlu spesifik agar dapat sesuai dengan perkembangan dunia dan memenuhi kebutuhan dunia usaha.
Pengamat pendidikan Budi Trikorayanto mengatakan selama ini memang untuk mendirikan atau membuka program studi (prodi) baru memiliki persyaratan yang sulit dan waktu yang lama.
Namun selama itu, persyaratan pendirian program studi itu tak mampu menjawab kebutuhan dari dunia usaha.
"Memang di satu sisi pemerintah perlu mempermudah syarat pendirian program dunia usaha. Tapi di sini lain, pemerintah perlu mengutamakan program studi yang kekinian yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/1).
Pemerintah diminta untuk mengutamakan usulan membuka prodi baru di daerah-daerah yang sedikit universitasnya sehingga terjadi pemerataan.
Pasalnya, prodi baru yang selama ini banyak dibuka berada di pulau Jawa saja sehingga terjadi kesenjangan pendidikan antar daerah.
"Untuk di luar Jawa juga harus ada jurusan yang kekinian yang mampu menjawab tantangan saat ini. Tentu ini perlu dipetakan apa yang dibutuhkan pengusaha dan libatkan pengusaha," ucap Budi.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menuturkan setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah usulan program studi baru.
Pada tahun lalu terdapat usulan 2.756 program studi baru, naik dari tahun 2017 yang sebanyak 2.420 prodi. Lalu di 2016 terdapat 2.409 program studi baru, naik dari tahun 2015 yang sebanyak 2.144 usulan prodi.
"Usulan prodi baru ini tiap tahunnya meningkat sehingga yang harus dilakukan pemerintah bagaimana mempermudah dan menyeleksi agar sesuai dengan kebutuhan pasar," katanya.
Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan proses perizinan pendirian serta pembukaan prodi di perguruan tinggi swasta (PTS) bakal dipercepat.
Dengan kemudahan ini akan muncul prodi baru yang sesuai tuntutan zaman. Adapun proses perizinan pendirian prodi ini akan selesai dalam 15 hari kerja dari yang sebelumnya memakan waktu selama 6 bulan hingga 12 bulan.
"Estimasi waktu maksimal lima hari kerja di setiap unit Eselon I Kemenristekdikti.
Proses perizinan melibatkan Kemenristek-Dikti dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)," tuturnya.
Adapun prosedur pendirian prodi dapat mengajukan secara online, lalu dilanjutkan dengan verifikasi dokumen dan evaluasi terkait kecukupan dosen.
Setelah itu apabila disetujui dilakukan proses evaluasi non dosen, seperti mengecek lokasi dan ketersediaan ruang kuliah di limpahkan kepada oleh LLDikti.
"Ke depan akan dikembangkan SK (surat keputusan) elektronik dengan digital signature agar lebih cepat proses persetujuan pendirian," ujarnya.
Nasir menambahkan tak semua usulan prodi diterima untuk didirikan. Adapun prodi yang diberikan izin yakni bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM). "Untuk prodi sosial di moratorium dahulu," ucapnya.
