Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

LCC Kutip Biaya Bagasi, Ini Permintaan YLKI Pada Kementerian Perhubungan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berharap pemerintah mengatur besaran tarif bagasi tercatat maskapai layanan minimum agar tidak memberatkan penumpang sebagai pengguna jasa.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 31 Januari 2019  |  09:17 WIB
Tulus Abadi - Facebook
Tulus Abadi - Facebook

Bisnis.com, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berharap pemerintah mengatur besaran tarif bagasi tercatat maskapai layanan minimum agar tidak memberatkan penumpang sebagai pengguna jasa.

Maskapai yang masuk kategori layanan minimum atau no frills adalah Lion Air, Wings Air, Citilink Indonesia, AirAsia Indonesia, AirAsia Indonesia Ekstra dan Susi Air.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kalau memungkinkan justru ketentuan bagasi berbayar dihapuskan saja. Komponen tarif bagasi bisa dimasukkan ke dalam harga tiket.

"Pemerintah harus mengatur besaran tarif bagasi bagi maskapai. Jadi lebih jelas bagi penumpang," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (30/1/2019).

Dia menambahkan tanpa adanya kontrol secara langsung dari pemerintah, maskapai bisa dengan bebas menetapkan tarif tanpa ada suatu batas kewajaran. Dia juga mengkhawatirkan bagasi berbayar menjadi tarif terselubung untuk mengatrol kinerja keuangan maskapai.

Di sisi lain, lanjutnya, ketidakjelasan aturan bagasi berbayar bisa berdampak terhadap sektor lain seperti UMKM. Penumpang yang berwisata menggunakan maskapai LCC cenderung tidak banyak membeli suvenir atau oleh-oleh karena khawatir membayar lebih untuk bagasi.

Beberapa saat lalu Menteri Perhubungan memunculkan opsi alternatif untuk membatalkan penerapan bagasi tercatat berbayar pada maskapai berjenis no frills. Hasil putusan tersebut lanjutnya, akan berupa peraturan atau surat edaran dari Direktur Jendral Perhubungan Udara.

Isu soal bagasi berbayar ini memasuki babak baru usai DPR mendesak pemerintah dan maskapai untuk menunda penerapannya. Keluhan masyarakat terkait dengan besaran tarifnya menjadi alasan utama.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ylki
Editor : Hendra Wibawa

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top