Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Integrasi Transportasi Jabodetabek, Wapres JK Cari Solusi agar Jakarta Tak Kumuh

Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan inspeksi ke sejumlah titik kemacetan lalu-lintas di Jabodetabek melalui pantauan udara menggunakan helikopter. 
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 28 Januari 2019  |  15:04 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) tiba di ruang rapat terbatas disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) sebelum rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (tengah) tiba di ruang rapat terbatas disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) sebelum rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan inspeksi ke sejumlah titik kemacetan lalu-lintas di Jabodetabek melalui pantauan udara menggunakan helikopter. 

Menggunakan Heli Superpuma,  Wapres Kalla didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

"Kami ingin sama-sama melihat dimana daerah macet. Bukan soal kemacetan saja, kenapa Jakarta kumuh sekali? Bagaimana caranya agar tidak kumuh?" Katanya di kantor Wapres RI, Senin (28/1/2019). 

Dia menuturkan pada prinsipnya pemerintah daerah harus memperbaiki rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing. Nantinya, penduduk yang kurang mampu tinggal di daerah dekat tempat kerjanya. Bukan soal di tengah kota, tetapi dekat tempat kerja. 

Sementara itu, untuk penduduk yang mampu misalnya sudah punya mobil, bisa tinggal agak jauh dari tempat kerja. 

"Kalau yang tidak mampu ini gajinya cuma Rp3 juta, tetapi tapi habis untuk transportasi Rp500.000—Rp600.000, dia tidak bisa keluar dari kemiskinan," ungkapnya. 

Sebelumnya, JK memimpin rapat koordinasi perdana yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Wali Kota Tengarang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

Dalam rapat tersebut, Jusuf Kalla mengusulkan pembentukan Badan Otoritas untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah di kawasan Jabodetabek, khususnya terkait masalah transportasi. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transportasi Jakarta jusuf kalla
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top