Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Integrasi Transportasi Jabodetabek, Wapres JK Cari Solusi agar Jakarta Tak Kumuh

Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan inspeksi ke sejumlah titik kemacetan lalu-lintas di Jabodetabek melalui pantauan udara menggunakan helikopter. 
Presiden Joko Widodo (tengah) tiba di ruang rapat terbatas disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) sebelum rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (tengah) tiba di ruang rapat terbatas disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) sebelum rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan inspeksi ke sejumlah titik kemacetan lalu-lintas di Jabodetabek melalui pantauan udara menggunakan helikopter. 

Menggunakan Heli Superpuma,  Wapres Kalla didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

"Kami ingin sama-sama melihat dimana daerah macet. Bukan soal kemacetan saja, kenapa Jakarta kumuh sekali? Bagaimana caranya agar tidak kumuh?" Katanya di kantor Wapres RI, Senin (28/1/2019). 

Dia menuturkan pada prinsipnya pemerintah daerah harus memperbaiki rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing. Nantinya, penduduk yang kurang mampu tinggal di daerah dekat tempat kerjanya. Bukan soal di tengah kota, tetapi dekat tempat kerja. 

Sementara itu, untuk penduduk yang mampu misalnya sudah punya mobil, bisa tinggal agak jauh dari tempat kerja. 

"Kalau yang tidak mampu ini gajinya cuma Rp3 juta, tetapi tapi habis untuk transportasi Rp500.000—Rp600.000, dia tidak bisa keluar dari kemiskinan," ungkapnya. 

Sebelumnya, JK memimpin rapat koordinasi perdana yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Wali Kota Tengarang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

Dalam rapat tersebut, Jusuf Kalla mengusulkan pembentukan Badan Otoritas untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah di kawasan Jabodetabek, khususnya terkait masalah transportasi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper