Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Atasi Defisit Neraca Dagang, Pemerintah Fokus Dorong Ekspor Non-Migas

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa saat ini pemerintah akan fokus mendorong ekspor non migas, dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan saat ini yang telah mencapai titik terendahnya yakni US$8,57 miliar.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jakarta, Jumat (16/11/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jakarta, Jumat (16/11/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa saat ini pemerintah akan fokus mendorong ekspor non migas, dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan saat ini yang telah mencapai titik terendahnya yakni US$8,57 miliar.

Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih mudah untuk dilakukan, dari pada memperbaiki defisit neraca migas yang terjadi selama ini. Meskipun diketahui bahwa defisit neraca migas menjadi faktor terbesar terjadinya defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 tersebut.

"Ya memang defisit neraca migas kita terus meningkat dan memang [mengatasi] itu tidak mudah, walaupun kita berharap ada pengaruh dari program B20. Berarti secara kebijakan, yang perlu kita lakukan adalah mendorong ekspor nonmigas," ujarnya, Rabu (16/1/2019).

Menurutnya, masih lemahnya ekspor sepanjang 2018 tersebut juga tidak lepas dari kondisi global yang memang melemah. "Ekspor kita selama ini yang hasilnya bagus itu malah lambat, negatif pula, seperti CPO [crude palm oil]," ujarnya.

Sementara itu terkait faktor tingginya impor untuk proyek infrastruktur yang juga turut andil mendongkrak defisit neraca perdagangan, Darmin mengakui bahwa hal tersebut memang tidak bisa dielakkan. Namun demikian dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan akan dinikmati hasil dari pembangunan tersebut.

"Saat ini kan infrastruktur strategis masih jalan dan infra itu kan proyeknya 3-4 tahun, jadi yang membuat impor itu terus jalan antara lain ini yang strategis ini jalan aja terus. Masa mau distop, nanti jembatannya tidak nyambung," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, dengan adanya proyek infrastruktur tersebut juga berperan dalam penyerapan lapangan pekerjaan, berperan membuat gini ratio turun, tingkat kemiskinan turun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan pemerintah mendorong industri berorientasi ekspor, dengan menggali potensi dari industri yang memiliki kapasitas dan memiliki daya saing produk global untuk didorong ekspor.

Menurutnya, langkah strategis dalam penetapan industri yang memiliki potensi ekspor, dilakukan dengan mengidentifikasikan hambatan dan mencari solusi bagi pengembangan industri, baik dari sisi regulasi maupun daya saingnya.

Pada 2018, pemerintah telah merumuskan pilihan kelompok industri unggulan yang diharapkan dapat mendorong ekspor nasional yaitu, kelompok industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri elektronik, industri otomotif, dan industri kimia.

Selain itu, kelompok industri lainnya yang berpotensi mendorong ekspor yakni industri perikanan baik segar dan olahan, industri permesinan, industri furniture, industri produk kayu dan kertas, industri peralatan kesehatan, dan industri sepeda.

"Untuk rencana 2019, guna melaksanakan kebijakan pilihan industri berorientasi ekspor yang telah ditetapkan pada 2018, pemerintah akan segera menetapkan komoditi ekspor unggulan beserta kebijakan yang harus dilakukan untuk mendorong ekspor nasional tersebut," ujarnya.

Selain penetapan komoditi ekspor unggulan, pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk mendorong ekspor, baik jangka pendek maupun jangka menengah-panjang.

"Kebijakan dalam jangka pendek yang akan diambil antara lain, pemberian insentif perpajakan dan penyederhanaan prosedur ekspor untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi," ujarnya.

Sedangkan untuk kebijakan dalam jangka menengah-panjang antara lain dengan penguatan struktur industri berorientasi ekspor, pengembangan SDM di bidang ekspor, pengembangan produk-produk unggulan ekspor, diversifikasi pasar non-tradisional, serta pemberian fasilitas pembiayaan ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Achmad Aris
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper