Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah didorong untuk merealisasikan janjinya kepada para investor baik terkait dengan kemudahan fiskal maupun pembangunan infrastruktur pendukung guna mempercepat pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menyatakan banyak hal yang semula dijanjikan pemerintah kepada para investor yang akhirnya tidak atau belum diwujudkan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor lambatnya realisasi investasi di KEK.
“Ketidaksesuaian antara janji dan realita ini merusak image persepsi investor terhadap kita. Akibatnya, investasi kita relatif melambat secara keseluruhan utamanya PMA [penanaman modal asing], salah satunya dari KEK ini,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis pada Minggu (6/1/2019).
Dia mencontohkan pemerintah menjanjikan fasilitas berupa infrastruktur pendukung seperti rel kereta yang menghubungkan KEK Sei Mangkei dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Namun, infrastruktur tersebut tak kunjung terbangun sehingga mengakibatkan calon investor menjadi ragu.
Begitu pula dengan pembangunan jalan tol Serang—Panimbang yang belum rampung untuk calon investor KEK Tanjung Lesung.
Menurutnya, berbagai fasilitas fiskal yang dijanjikan pemerintah harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, idealnya ekosistem penujang KEK dibangun sebelum investor masuk. Hal tersebut hanya dapat terjadi bila pemerintah memiliki perencanaan yang matang mengenai pengembangan suatu kawasan.
Pieter juga menyoroti belum adanya kesamaan pandang antar kelembagaan, baik itu pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan suatu kawasan. Kondisi inilah yang harus diperbaiki agar kebijakan yang diterapkan tidak parsial dan menghambat iklim investasi.
Lebih lanjut, dia pun ragu bila target peresmian 12 KEK dapat terpenuhi pada tahun politik ini. Menurutnya, pemerintah akan lebih memprioritaskan pembangunan proyek yang lebih realistis untuk tercapai sebelum pemilu.
“[Pengembangan KEK] bisa jadi tertunda menunggu proses selesainya pemilu. Kalau pemerintah menunda, apalagi investor. Ini akan menjadi bahan koreksi bagi pemerintah yang akan datang,” ujar Pieter.
Seperti diketahui, realisasi operasional dan penyerapan tenaga kerja di 12 KEK yang tengah dikembangkan pemerintah berjalan lambat. Dari 12 KEK yang ditargetkan beroperasi pada tahun ini, baru enam yang diresmikan.
Padahal, tahun ini menjadi tahun penentuan bagi pemerintah untuk memenuhi salah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yaitu mengoperasikan 12 KEK, yang terdiri dari KEK Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Bitung, Morotai, Tanjung Api-Api, Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Tanjung Kelayang, Sorong, Arun Lhoksemauwe, dan Galang Batang.
Sekretaris Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto menyatakan sejauh ini baru enam KEK yang telah diresmikan dan beroperasi, yaitu KEK Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu, Mandalika, Galang Batang danArun Lhoksemawe. Sementara enam lainnya masih dalam tahap pembangunan dan menunggu realisasi investasi.
“Sisa enam KEK dalam masa pembangunan. Diharapkan semuanya dapat beroperasi tahun ini,” ujarnya.
Data Dewan KEK yang diperoleh Bisnis menunjukkan KEK Bitung, Morotai, dan MBTK telah diketagorikan KEK siap beroperasi dengan rencana peresmian dijadwalkan pada Februari 2018, tetapi hingga kini belum terlaksana. Sementara KEK Tanjung Kelayang, Sorong dan Tanjung Api-Api dikategorikan sebagai KEK tahap pembangunan dengan target operasi pada Maret dan April 2019.
Dewan KEK juga mencatat komitmen investasi dari total 12 KEK mencapai Rp104,54 triliun, di mana baru terealisasi 16,93% atau senilai Rp17,7 triliun. Sementara realisasi penyerapan tenaga kerja per November 2018 hanya 10.700 orang dari estimasi kebutuhan 695.783 orang.
