Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah terkait denhan keputusan relaksasi DNI dinilai dapat berpotensi melemahkan industri usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM di Indonesia.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional karena telah menyumbangkan 62,58% pada PDB yang dapat menjadi katalis pertumbuhan yang lebih tinggi. Relaksasi DNI ini dapat mengakibatkan pelemahan pengusaha UKM, apalagi pada sektor-sektor yang dibuka serratus persen penanaman modal asing,” ujar Afifuddin Suhaeli Kalla, Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/11/2018).
Pemerintah memperbaharui tiga kebijakan baru dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI, yaitu perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).
Dalam relaksasi aturan dasar DNI, pemerintah mengumumkan akan mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI, di dalamnya ada 25 bidang usaha yang dibuka kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham hingga 100%. Keputusan ini diambil untuk mendorong penanaman modal dalam negeri ataupun asing agar berinvestasi.
Afi menyampaikan, meskipun tujuan pemerintah dalam hal ini baik, yaitu meningkatkan investasi masuk ke Indonesia untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, tetapi kebijakan itu dapat menekan pertumbuhan pengusaha UMKM.
Menurutnya, investasi dari luar yang masuk ke Indonesia akan menjadi hal yang positif. Namun dengan skema PMA 100% otomatis banyak pengusaha UMKM yang akan terkena imbasnya bahkan kemungkinan hilang.
“Kami mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini dengan mempertimbangkan masukan masukan dari dunia usaha,” ungkap Afi.
