Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat properti masih meragukan capaian program satu juta rumah yang diprediksi akan melebihi dari target hingga akhir 2018.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan pemerintah agar bertindak secara transparan terhadap penghitungan capaian program satu juta rumah dan tidak politisasi program perumahan rakyat.
"Pembeli rumah di Indonesia ini kan 75% pakai KPR, di tengah progres KPR yang menurun agak tidak masuk akal melihat angka pembangunan rumah yang melonjak. Masa tiba-tiba ada perumahan sebanyak satu juta di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk, pasti ada perhitungan yang tidak transparan," ujar Panangian kepada Bisnis, Jumat (9/11/2018)
Ia meminta pemerintah untuk mengeluarkan jumlah angka pasti capaian program yang dipetakan berdasarkan hasil dari turunan program seperti, seberapa banyak yang berasal dari FLPP, Rusus, dan sebagainya.
Kemudian, ia tidak setuju dengan salah satu turunan program penyediaan penunjang satu juta rumah, yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang memberikan dana stimulan untuk perbaikan rumah masyarakat secara swadaya.
Menurutnya, program tersebut melenceng dari arti penyediaan satu juta rumah sesungguhnya yaitu untuk membangun rumah baru bukan rumah yang sekedar hanya diperbaiki.
Baca Juga
"Pembangunan sejuta rumah yang seharusnya adalah pembangunan yang sedang dibangun dan menyerap tenaga kerja, jumlah listrik, semen, baja sebagai industri pendukung perumahan itu. Jadi definisi sekarang keluar dari teori pembangunan rumah baru," papar Panangian
Program penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tepat, lanjutnya, bisa berupa kontrol Bank Tanah yang tepat sehingga menciptakan tata ruang yang pakem, perizinan yang efisien, dan insentif pembiayaan bagi konsumen dan pengembang.
Selain itu, Panangian juga mengkritisi pengamat lain dan DPR yang dinilainya kurang kritis dan memberikan perhatian lebih kepada program perumahan sehingga terjadi program yang tidak transparan.
Sementara itu, Anggota Forum Grya Kita Parwoto mengatakan berdasarkan data Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan tahun 2016, 70% masyarakat Indonesia mendapatkan rumah dengan cara membangun secara swadaya, 19% melalui warisan atau hibah, 7% membeli bukan dari pengembang dan hanya 4% yang membeli dari pengembang.
"Berdasakan fakta ini, maka bila pola penyediaan perumahan secara swadaya yang sebesar 70% ini diberdayakan maka akselerasinya akan lebih cepat, daripada harus memberdayakan yang hanya berkisar 4%,” ujar Parwoto dikutip dari laman resmi Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Minggu (11/11/2018).
Adapun, Kementerian PUPR mengatakan capaian Program Satu Juta Rumah selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun pertamanya yaitu 2015 mencapai 699.000 unit, meningkat menjadi 805.000 unit di 2016 dan 904.000 unit di tahun 2017.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Yusuf Hariagung optimistis capaian program satu juta rumah akhirnya dapat tercapai pada tahun ke empatnya.
"Tahun 2018 ini kami optimis dapat tembus 1 juta unit" papar Yusuf.
