Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menginginkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Gunung dan Sungailiat dirubah peruntukannya dari tambang menjadi pariwisata.
Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosmam Djohan mengatakan, pemprov menginginkan kawasan tersebut menjadi KEK pariwisata. Hanya saja, keberadaan tambang di lokasi tersebut mengharuskan pemerintah mengubah aturan zonasi Tanjung Gunung terlebih dahulu melalui rapat paripurna.
"[Status KEK] Belum diputuskan, karena masih ada catatan kecil berkenaan dengan tambang di sekitar daerah yang akan ditetapkan [sebagai] kawasan pariwisata ini. Kami pilih tambang atau pariwisata, mana yang menguntungkan, jadi kami minta ketegasannya," katanya, Senin (5/11/2018).
Di menjelaskan, potensi pariwisata di Tanjung Gunung dan Sungailiat tumbuh sangat pesat. Hal itu terefleksi dari jumlah kunjungan wisatawan pada 2017 yang mencapai 6.417 wisatawan asing dan 324.189 wisatawan nusantara. Jumlah tersebut naik 24,9% dari tahun sebelumnya.
Selain itu, katanya, Provinsi Babel memiliki 555 pulau dan baru 50 di antaranya yang memiliki penghuni. Artinya, investasi di bidang pariwisata akan lebih memberi dampak yang besar pada perekonomian masyarakat.
"Kami pasti memilih kedua kawasan itu dijadikan KEK pariwisata karena pariwisata sudah diyakini bisa mendatangkan devisa yang baik dan memberi manfaat bagi masyarakat dari kecil sampai besar serta menyerap banyak tenaga kerja," tuturnya.
Bahkan, katanya, sudah ada beberapa hotel berbintang yang telah berminat untuk berinvestasi di KEK tersebut, seperti InterContinental Hotels Group. Selain itu, PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) berencana mengembangkan bisnis MICE.
"Tadi ada juga PT Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) yang datang, ada kemungkinan mereka tertarik [berinvestasi] karena mereka datang tanpa diundang dan menjadi pendengar yang baik," katanya.
Erzaldi mengungkapkan, pembicaraan tentang KEK di kedua kawasan itu sejauh ini masih balum menemukan titik terang. Pasalnya, selain harus merundingkannya di rapat paripurna, pemerintah masih harus berunding secara internal, yakni dengan PT Timah Persero Tbk. Dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, permasalahan lahan memang masih menjadi kendala dalam penentuan status KEK Tanjung Gunung dan Sungailiat.
Namun, pemerintah memiliki target untuk dapat menyelesaikan permasalahn tersebut dalam satu bulan ke depan, sehingga proyeknya sudah dapat berjalan sebelum memasuki 2019. "Lagipula, pemilik tambang timah sudah melepaskan haknya kepada si pengusul [Pemprov Babel]."
Enoh menjelaskan, pemerintah juga memiliki visi yang sama dengan pemprov, yakni memperkecil kontribusi tambang dari pendapatan asli daerah. Pasalnya, tren harga timah cenderung turun dan ketersediaan timah di tambang juga tidak lagi banyak.
"Makanya kami juga ingin ada tranformasi ke pariwisata. jadi nanti pemrntah daerah sudah bisa mengandalkan sektor-sektor lain, seperti pariwisata," katanya. Dia menambahkan, dua lokasi tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun untuk pengembangannya.
