Polemik Data Beras Mendesak Diselesaikan Hingga Akarnya

Polemik perbedaan data beras sebaiknya diselesaikan hingga akarnya karena data yang menjadi polemik memiliki margin yang terlalu besar.
Newswire | 24 Oktober 2018 19:09 WIB
Data Beras 2018 - Bisnis/Husin Parapat

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik perbedaan data beras sebaiknya diselesaikan hingga akarnya karena data yang menjadi polemik memiliki margin yang terlalu besar.

“BPK harus berani mengaudit secara menyeluruh. Selisih datanya begitu jauh dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Suparji Ahmad, Pengamat Hukum Pidana Universitas Al-Azhar.

Hasil audit BPK, menurut Suparji, yang dapat dijadikan KPK sebagai data awal jika ada indikasi penyelewengan.  Dia menjelaskan, BPK dan KPK harus saling koordinasi, apalagi sudah terlihat dari awal perbedaan datanya, bahkan seharusnya bisa lebih cepat diusut.

Ketimpangan data ini terungkap setelah BPS merilis data surplus produksi beras 2018 yang hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan. Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton.

Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sedangkan total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Pandangan senada disampaikan Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun. Dia menyebut bahwa ketidaksesuaian data wajar jika diselidiki.  Setiap lembaga survei di internal pemerintah, menurutny,  seharusnya saling berkoordinasi.

Tak hanya dari soal pelaksanaan survei, tetapi juga soal metodelogi yang tepat yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. 

Dia menjelaskan, ada dua kemungkinan jika di sebuah instansi memiliki data yang berbeda. Pertama, secara metodelogi ada yang keliru. Kedua, ada suatu hal yang dipicu dari unsur kepentingan di balik angka tersebut.

Sumber : Antara

Tag : produksi beras
Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top