Bisnis.com, NUSADUA—Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa outlook ekonomi untuk kawasan Asia masih positif didukung oleh momentum stabilitas ekonomi global dan kebijakan yang akomodatif. Asia juga akan tetap menjadi mesin pertumbuhan utama di dunia.
Namun, menurut IMF, gambaran pertumbuhan ekonomi global telah menjadi beragam pada tahun ini karena risiko negatif (downside risk) yang mulai menjadi nyata. Hal itu terlihat dari meningkatnya tensi dagang dan arus modal keluar dari negara berkembang yang memiliki fundamental lemah.
Hal itu disampaikan Direktur Departement Asia Pasifik IMF Changyong Rhee. Menurut Rhee, risiko negatif semakin jelas, tidak hanya untuk perekonomian global melainkan juga untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kendati, lanjutnya, saat ini masih kuat.
“Kawasan Asia Pasifik masih berkontribusi sebesar 60% untuk pertumbuhan global, kami memperkirakan pertumbuhannya ke level 5,6% pada 2018, tidak berubah dari perkiraan kami pada April,” katanya dalam konferensi pers Departemen Asia Pasifik IMF dalam rangkaian Annual Meeting IMF—WBG 2018, Jumat (12/8/2018).
Tapi, dia melanjutkan, IMF telah memangkas pertumbuhan ekonomi Benua Kuning untuk tahun depan sebesar 0,2% menjadi 5,4% akibat tekanan dari pasar keuangan, pengetatan kebijakan di beberapa negara, dan tensi dagang.
Adapun untuk Indonesia, pertumbuhannya diperkirakan mencapai 5,1% pada tahun ini dan tahun depan, atau direvisi turun sebesar 0,2% dan 04% dari perkiraan pada April.
Baca Juga
“Revisi itu karena out turn lebih lemah daripada yang diperkirakan pada paruh pertama 2018, kenaikan harga minyak, kondisi pengetatan keuangan global, dan kebijakan domestik yang ketat,” tuturnya.
Untuk menghadapi risiko tersebut, dia melanjutkan, kebijakan dan reformasi harus dilakukan untuk menjaga tingkat ekspansi saat ini. Tidak hanya Indonesia, negara-negara Asia Pasifik harus mengelola risiko dan memperkuat ketahanan terhadap downside risk.
“Negara berkembang Asia harus tetap waspada. Kondisi keuangan diperkirakan semakin ketat karena normalisasi kebijakan moneter di AS,” katanya.
Dia memperingatkan kondisi ketat tersebut akan dapat merusak stabilitas negara-negara yang memiliki fundamental lemah dan memiliki tingkat utang tinggi.
“Untuk Indonesia, seperti emerging market lainnya, akan terkena dampak dari kondisi pengetatan itu. Otoritas harus selalu waspada, tapi kami percaya situasinya akan terkendali karena Indonesia memiliki fundamental kuat dan memiliki ruang dalam kebijakannya,” kata Rhee.
Menurut Rhee, Indonesia saat ini telah lebih tahan dalam menghadapi pengetatan dari bank sentral di negara maju, ditopang oleh membaiknya bingkai kerja yang menopang fundamental baik saat ini. Di antaranya, ia menyebut soal cadangan devisa yang memadai sekitar US$115 miliar, rendahnya utang publik (sekitar 30% dari PDB), dan neraca keuangan perbankan dan korporasi yang sehat.
“Saran kami beragam untuk setiap negara, tapi secara umum Indonesia dapat menjadikan fleksibilitas nilai tukar sebagai garis pertahanan pertama, bekerja sebagai shock absorber dan memungkinkan kebijakan moneter untuk fokus pada faktor-faktor domestik seperti inflasi dan kesenjangan output,” ujar Rhee.
Akan tetapi, lanjutnya, hal itu bukan berarti kebijakan moneter mengacuhkan kondisi eksternal. Kebijakan moneter harus diketatkan jika depresiasi membawa risiko untuk inflasi dan stabilitas keuangan.
Selanjutnya, Rhee juga menyarankan agar intervensi nilai tukar dilakukan untuk menghadapi kondisi pasar yang tidak teratur, sehingga tingkat cadangan devisa dapat memadai.
Terakhir, dia menjelaskan, kebijakan fiskal juga harus menjadi bagian dari perangkat kebijakan, dengan fokus untuk membangun ulang beberapa retakan, seperti mendukung pertumbuhan inklusif, dan sustainability utang.
