Bisnis.com, JAKARTA -- Pembahasan pengaturan penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati harus tertunda pemerintah masih fokus pada tanggap darurat pascabencana gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.
Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti mengatakan pembahasan belum sempat dilakukan karena Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini masih fokus terkait dengan prosedur tanggap darurat.
"Perintah [untuk membahas] baru [disampaikan] Jumat [28/10/2018], tetapi sorenya ada kejadian [gempa] tersebut. Kami belum membahas sama sekali karena konsentrasinya harus berpindah," kata Polana, Selasa (2/10/2018).
Sejauh ini, Ditjen Perhubungan Udara dan AirNav Indonesia masih fokus mengembalikan fungsi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri setelah gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.
Sebelumnya, PT Angkasa Pura II (Persero) mengaku sanggup menyelesaikan runway dalam 3 bulan atau sebelum 31 Desember 2018 agar proyek tidak dialihkan (carry over) ke periode tahun depan. Adapun, kebutuhan dana untuk pengembangan sisi udara yang mencakup perpanjangan runway, apron, dan taxiway sekitar Rp320 miliar.
Sementara, dengan kapasitas Bandara Kertajati saat ini saja sudah bisa melayani antara 100 hingga 150 take off--landing pesawat. Hal tersebut menunjukkan kapasitas ketersediaan waktu terbang (slot) di bandara tersebut sangat longgar.
Di sisi lain, kapasitas di Bandara Husein Sastranegara sudah hampir mencapai batas maksimal, sehingga diperlukan pengaturan penerbangan pada kedua bandara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
