POLEMIK IMPOR BERAS: Menko Darmin Sebut Pemerintah Segera Perbaiki Data Antar Instansi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan berupaya segera memperbaiki perbedaan data antar instansi untuk menghindari ketiadaan sinkronisasi kebutuhan dan stok beras nasional.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 20 September 2018  |  14:43 WIB
POLEMIK IMPOR BERAS: Menko Darmin Sebut Pemerintah Segera Perbaiki Data Antar Instansi
Pekerja membersihkan gudang beras Bulog Divre Sulselbar di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6/2016). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan berupaya segera memperbaiki perbedaan data antar instansi untuk menghindari ketiadaan sinkronisasi kebutuhan dan stok beras nasional.

"Saya masih cari waktu untuk mendudukkan ini kembali dengan beliau bertiga, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Bulog," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Darmin mengungkapkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui produksi beras dan kebutuhan nasional berada pada dua instansi yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Sayangnya, data di kedua lembaga tersebut juga tidak cocok sehingga sulit melihat tren kebutuhan beras dalam periode tertentu.

Di lain sisi, dia menjelaskan data di Kementan selalu menunjukkan angka surplus produksi beras kendati di lapangan faktanya tidak demikian.

"Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus ke mana perginya [Kementerian Pertanian]? Tapi itu angkanya terus tidak berubah. Itu yang sudah dicari solusinya, biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," ucap Darmin.

Sebelumnya, ada perbedaan pendapat mengenai impor beras dan ketersediaan komoditas pangan ini di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui adanya penerbitan izin impor beras sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini. 

Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari 2018 dan Mei 2018, masing-masing 500.000 ton. Sisanya dikeluarkan pada Juli 2018 dan masa berlakunya habis pada bulan lalu.

Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan untuk tahap ketiga akhirnya diperpanjang hingga September 2018 atas permintaan dari Bulog.

“Kami sudah buka izin impor atas permintaan rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Terserah Bulog mau memanfaatkan atau tidak,” ujarnya, Rabu (19/9).

Adapun Direktur Utama (Dirut) Bulog Budi Waseso mengklaim stok beras saat ini dalam kondisi yang sangat ideal karena tahun ini Bulog mendapat pasokan yang berlimpah dari hasil penyerapan produksi dalam negeri dan penugasan pengadaan luar negeri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
darmin nasution, impor beras

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top