Pengembalian Dana Talangan Lahan Tol Capai 73,14%

Sampai dengan 14 September 2018, pembayaran dana talangan pengadaan lahan jalan tol oleh LMAN periode 2016—2017 baru mencapai Rp23,59 triliun atau 73,14% dari total realisasi dana talangan badan usaha yang mencapai Rp32,25 triliun.
Irene Agustine | 20 September 2018 07:48 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Sampai dengan pertengahan September 2018, pembayaran dana talangan pengadaan lahan jalan tol oleh LMAN periode 2016—2017 baru mencapai Rp23,59 triliun atau 73,14% dari total realisasi dana talangan badan usaha yang mencapai Rp32,25 triliun.

Pembayaran dana talangan 2016 mencakup 27 ruas tol, sedangkan pada 2017 dilakukan untuk 32 ruas tol. Pembayaran dilakukan hanya untuk ruas yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional.

Berdasarkan data Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 14 September yang didapat Bisnis, jumlah pembayaran yang dilakukan LMAN tersebut masih sesuai jalur dengan tagihan kepada lembaga tersebut yang totalnya mencapai Rp24,02 triliun.

Direktur LMAN Rahayu Puspasari menjelaskan bahwa realisasi dana talangan yang ditanggung badan usaha jalan tol (BUJT) pada tahun anggaran 2016 mencapai Rp15,37 triliun atau 99,16% dari alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp15,50 triliun.

Dari jumlah itu, pembayaran yang dilakukan LMAN mencapai Rp13,14 triliun atau 84,82% dari jumlah yang ditagihkan sebesar Rp13,38 triliun.

Sementara itu, realisasi dana talangan BUJT pada 2017 baru mencapai Rp16,88 triliun atau 68,36% dari alokasi anggaran Rp24,69 triliun. Dari jumlah itu, pembayaran yang dilakukan LMAN baru mencapai 42,35% yakni Rp10,45 triliun dari total alokasi anggaran.

“Untuk tahun 2017, pembayaran yang sudah dilakukan berjumlah Rp10,45 triliun atau sudah mencapai 98,28% dari jumlah yang ditagihkan kepada LMAN sebesar Rp10,64 triliun,” kata Rahayu saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/9/2018).

Belum masuknya tagihan sesuai dengan realisasi dana talangan yang sudah ditanggung BUJT karena sebagian masih melalui proses tahapan verifikasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sampai dengan saat ini, total nilai permintaan tanah yang sudah masuk untuk verifikasi BPKP pada 2016—2017 mencapai Rp29,68 triliun.

Sementara itu, ada pula yang masih dalam tahapan konfirmasi BPKP, proses pengembalian dokumen untuk dilengkapi Pejabat Pembuat Komitmen, serta proses penelitian dokumen di LMAN.

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top