Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan kembali rumah yang rusak terdampak bencana alam gempa bumi di Nusa Tenggara Barat akan dilakukan secara gotong royong.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rumah rusak tidak dilakukan oleh kontraktor melainkan oleh masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas).
"Targetnya sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2018, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam waktu enam bulan. Masyarakat tidak menjadi penonton saja, tapi gotong royong sehingga bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada kontraktor,” ujar Basuki dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Selasa (11/9/2018).
Kementerian PUPR menyediakan tenaga pendamping yang terdiri atas Tim Balitbang, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik untuk membantu masyarakat alam membangun kembali rumahnya dengan teknologi rumah tahan gempa.
Basuki mengatakan rumah tahan gempa yang dibangun tidak harus menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), tetapi bisa menggunakan teknologi lainnya.
"Risha yang penting adalah struktur bangunannya, yakni dengan kolom yang tahan gempa. Untuk dinding bisa menggunakan kayu, atau batu bata yang ditentukan sendiri oleh masyarakat,” kata Basuki.
Baca Juga
Kementerian PUPR telah mengerahkan sebanyak 400 insinyur muda CPNS PUPR untuk membantu pendampingan rekonstruksi rumah. Pemerintah juga telah memulai pencairan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, yakni Rp50 juta rumah rusak berat, Rp25 juta rumah rusak sedang, dan Rp10 juta rumah rusak ringan.
Selain itu, Basuki mengatakan Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi NTB untuk membuka 8 depo material konstruksi di 5 Kecamatan, yaitu di Pemenang, Tanjung, Kayangan, Bayan, dan Gangga menyediakan material konstruksi dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.
"Suplai bahan bangunannya dari Jawa Timur bukan dari Jakarta supaya lebih cepat. Untuk itu, saya setuju dengan masukkan dari DPR agar dana pembangunan rumah warga segera cair. Pemerintah akan mengontrol harga bangunan yang dijual di depo agar tidak jauh tinggi dari harga pasaran,” papar Basuki.
