Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina menjamin kualitas bahan bakar biodiesel B20 (campuran solar 80% dan minyak sawit 20%) untuk sektor subsidi dan nonsubsidi. Jaminan tersebut untuk menjawab keraguan kalangan agen pemegang merek dan pemilik armada angkutan anggota Organda.
Kewajiban penggunaan biodiesel B20 menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Rabu (12/9/2018). Berikut laporannya.
Keraguan akan kualitas biodiesel sempat dibahas dalam rapat di Kementerian Perhubungan, Jumat (7/9) yang dihadiri oleh beberapa Agen Pemegang Merek (APM), pengurus Gaikindo, ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), dan DPP Organda.
Manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa tidak ada penurunan kualitas atau perubahan struktur dalam pencampuran 20% biodiesel dan 80% Solar yang sudah diwajibkan ke sektor subsidi dan nonsubsidi mulai 1 September 2018.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Syahrial Muchtar mengatakan dari penerapan pada tahun-tahun sebelumnya pun tidak ada keluhan konsumen terkait dengan penggunaan solar dengan campuran fatty acid methyl ester (FAME) ini.
“Selama perluasan mandatori ini kami monitor terus, dan tidak ada keluhan. Perluasan tidak mengubah kualitas, sama saja,” tuturnya, Selasa (11/9/2018).
Jakarta merupakan wilayah yang potensial dalam penjualan B20 karena hingga saat ini terdapat 216 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual produk Diesel. Dengan kebijakan baru ini, Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU Jakarta.
Penjualan B20 di Jakarta akan dipasok dari Terminal BBM Jakarta Group yang telah mampu menyediakan sekitar 80.100 kiloliter (KL).
Berdasarkan ketentuan, apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp6.000 per liter.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengklaim kualitas biodiesel untuk program mandatori B20 sudah teruji dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Menurutnya, sejak pemberlakuan mandatori penggunaan B20 untuk sektor public service obligations (PSO) pada 2016, hampir tidak ditemukan masalah pada mesin angkutan umum yang menggunakan. Penggunaan B20 juga telah diujicoba melalui proses uji jalan dengan jarak tempuh 100.000 kilometer.
“Nggak ada masalah. Bahkan banyak pengguna bilang mesin jadi lebih bagus. Awalnya saja itu terjadi pergantian saringan, kalau ada kerak-kerak jadi lepas kan. Setelah itu jadi baik terus,” ujar Tumanggor, Selasa (11/9).
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa program B20 sudah dilakukan pengujian pada beragam variasi kendaraan sejak beberapa tahun lalu dan tidak mengalami masalah yang berarti.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah memperluas penggunaan B20, tidak hanya pada BBM PSO tetapi juga pada BBM non PSO, salah satunya yang digunakan pada genset pabrik dan angkutan laut. Dadan optimistis, untuk pengguna baru ini juga tidak akan ada masalah berarti.
Sementara itu, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan bahwa para agen pemegang merek (APM) bersedia turun langsung untuk memberikan pengarahan kepada para pemilik kendaraan yang akan menggunakan bauran bahan bakar biodiesel atau B20.
“APM sudah mendengar, dan mau turun langsung terhadap pemilik armada untuk memberikan penjelasan,” kata Jongkie kepada Bisnis, Selasa (11/9).
Dia mencontohkan, salah satu yang harus dilakukan oleh konsumen adalah dengan mengganti filter pada awal penggunaan bahan bakar B20 lantaran ada kotoran yang mengendap di tangki bahan bakar kendaraan.
Tertulis
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono mengapresiasi komitmen APM berupa jaminan tertulis pemeliharaan pasca penerapan bahan bakar B20.
Ateng menegaskan komitmen tertulis dari APM merupakan terobosan agar para anggota Organda memiliki jaminan yang pasti. Dia meminta penggantian suku cadang seperti filter, masuk dalam garansi bagi kendaraan-kendaraan yang masih memiliki garansi.
Organda juga berharap pemerintah memberikan insentif terhadap suku cadang yang masih harus diimpor agar harganya lebih murah, sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha industri hilir atau konsumen pengguna kendaraan yang sudah tidak memiliki garansi.
Saat ini, ujar Ateng, jumlah kendaraan bus yang teridentifikasi sampai dengan semester I/2018 sebanyak lebih dari 100.000 unit.
Tak hanya Organda, Ketua Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) Jamaluddin juga mendukung implementasi B20. Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan persiapan sejak jauh hari, mulai dari penggunaan bahan bakar B5, B10, dan sebagainya.
Presiden Direktur Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Ernando Demily, menyatakan pihaknya siap untuk penerapan B20 seraya melakukan penyesuaian skema perawatan dan garansi. Perusahaan, lanjutnya akan memberikan petunjuk teknis ke konsumen seperti jangka waktu penggantian filter, pipa, dan suku cadang lainnya.
Suku cadang yang terpengaruh dengan penggunaan bahan bakar tersebut adalah yang berkaitan dengan sistem bahan bakar seperti filter, pipa, dan injector pumpbagi kendaraan Isuzu.
Duljatmono, Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, mengungkapkan pihaknya juga siap dengan implementasi B20. Menurutnya, produk perusahaan— khususnya colt diesel—sudah dilengkapi dengan double filter sejak 2016.
Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan, Toyota mendukung kebijakan pemerintah. Untuk kendaraan Toyota bermesin diesel tidak ada masalah dalam menggunakan bahan bakar B20.
VP Public Relation PT Kereta Api Indonesia (KAI) Agus Komarudin mengatakan tidak ada perubahan atau dampak dari penggunaan bahan bakar biosolar itu, baik terhadap mesin kereta maupun alokasi anggaran bahan bakar. (Yudi Supriyanto/Dewi A. Zuhriyah/David E. Issetiabudi/Denis Meilanova/Thomas Mola)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
