Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin bahwa warga yang mendapatkan bantuan pemerintah Rp50 juta, tidak perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan bahan baku untuk pembangunan rumahnya yang telah rusak akibat gempa tersebut.
Pasalnya, kata dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada kesempatan rapat saat mengunjungi NTB belum lama ini telah menugaskan kepada Ketua Kadin NTB dan juga Kadin Jawa Timur untuk mengurusi ketersediaan pasokan bahan material untuk keperluan pembangunan rumah tersebut.
Basuki menegaskan bahwa nantinya akan disiapkan depo-depo bahan bangunan hingga tingkat kecamatan oleh Kadin NTB, yang dapat dijadikan lokasi masyarakat dalam membeli kebutuhan material untuk pembangunan rumahnya tersebut.
Sementara bahan bahan bangunan yang akan ditempatkan di depo-depo tersebut bakal disuplai dari Jawa Timur. Pasalnya di Jawa Timur terdapat pabrik semen, baja, seng, dan sebagainya.
"Jadi Pak Wapres sudah menugaskan kepada Ketua Kadin NTB bekerjasama dengan Gubernur Jawa Timur. Diharapkan pasokan bahan bakunya dari Jawa Timur bukan dari Jakarta. karena di Jatim ada pabrik semen, baja, seng, dll. Nantinya Kadin NTB akan bangun depo depo hingga tingkat kecamatan untuk memenuhi kebutuhan material itu," terangnya di sela Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK, Jumat (31/8).
Sementara itu, untuk target percepatan rekonstruksi rumah rusak warga sebagai imbas dari musibah gempa tersebut diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu enam bulan.
Meskipun sesuai aturan di dalam Inpres No.5/2018 disampaikan bahwa untuk pembangunan fasilitas publik harus diselesaikan maksimal Desember 2019.
"Tapi kalau rumah harus diselesaikan selama enam bulan maksimal. Walaupun di inpresnya sampai desember, tapi maksimum harus diselesaikan 6 bulan," ujarnya.
Oleh karena itu rencana pengerjaannya bukan dikontrakkan, tetapi dikerjakan secara gotong-royong oleh masyarakat. Hal itu juga lantaran melihat banyaknya rumah yang rusak sebagai imbas dari musibah gempa tersebut dan bakal memerlukan waktu yang lama apabila dikerjakan oleh kontraktor.
"Karena banyak sekali rumah yang rusak, ada sekitar 78.000 dan itu tidak akan selesai selama 6 bulan," ujarnya.
Sementara untuk pengerjaan fasilitas umum, pekerjaannya akan dikontrakkan. "Jadi ada 7 badan usaha milik negara (BUMN) karya dan 4 BUMN konsultan yang kita sudah tugaskan ke sana untuk buat klaster klaster dari Lombok (Lombok Barat, Utara dan Timur), dan Sumbawa," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, dilaporkan ada 386 sekolah rusak? baik TK, SD, SMP, MTS, SMA, Madrasah dan yang di Mendikbud ada 770 unit. "Sekarang sudah ada 34 sekolah yang sedang dalam pengerjaan," ujarnya.
Sementara untuk rumah ibadah, baik masjid, vihara dan pura, terdapat 7 rumah ibadah yang dilaporkan rusak berat, di mana empat diantaranya saat ini sedang dikerjakan pembangunannya.
"Rumah sakit dan puskesmas ada 21 yang dilaporkan rusak. Delapan juga sedang dikerjakan. Angka ini akan terus berkembang karena proses verifikasi masih terus berkembang. Pasar ada 10 dilaporkan rusak dan yang dua sedang dikerjakan sekarang. Itulah fasilitas umum yang sudah kita kerjakan hingga saat ini," terangnya.
Sementara itu untuk kebutuhan dana pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi seluruh fasilitas publik tersebut dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
