Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akan mulai mengimplementasikan pembangunan rendah karbon pada 2020.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan komitmen Inisiatif Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Indonesia ini akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Jadi low carbon development initiative ini diharapkan sudah masuk RPJMN dan harapannya di dalam pelaksanaan RPJMN itu tidak ada isu trade off dengan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," ujarnya, Rabu (8/8/2018).
Pemerintah menginginkan agar target pembangunan dan pengentasan kemiskinan tetap tercapai tanpa mengorbankan lingkungan hidup. Program insiatif PPRK tersebut akan diluncurkan dalam Annual Meeting IMF-World Bank pada Oktober 2018.
Kemitraan PPRK merupakan tindak lanjut dari Inisiatif PPRK Indonesia yang diluncurkan pada Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP 23 UNFCCC) 2017 di Bonn, Jerman. Inisiatif tersebut berisi strategi dan pendekatan penyusunan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Berbasis sains dan ilmu pengetahuan, hasil kemitraan ini akan menjadi panduan penyusunan RPJMN 2020-2024 yang tengah disusun Bappenas.
Kemitraan pemerintah ini mencakup kolaborasi dengan sejumlah pemerintah negara maju antara lain Jerman, Inggris, Norwegia, Denmark, dan Jepang. PPRK terdiri dari 76 proyek yang terdiri dari 46 proyek mitigasi berbasis lahan, 22 proyek adaptasi dan resilensi, serta 8 proyek energi.
PPRK juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional, lembaga riset, dan sektor swasta, di antaranya International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), New Climate Economy, WRI Indonesia, Global Green Growth Institute (GGGI), World Agroforestry Centre, ESP3 – DANIDA Environmental Support Programme, System Dynamics Bandung Bootcamp, dan Sarana Primadata.
Kemitraan PPRK Indonesia turut mengajak tiga tokoh pembangunan nasional dan internasional untuk berperan sebagai Duta Pembangunan Rendah Karbon Indonesia.
Tokoh-tokoh tersebut yaitu Wakil Presiden ke-11 RI sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Boediono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ke-13 dan Menteri Perdagangan RI ke-30 Mari Elka Pangestu, serta Komisioner Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, co-chair Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim, sekaligus Profesor Ekonomi dan Pemerintahan di London School of Economics, Lord Nicholas Stern.
