Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan industri konstruksi menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional, di samping sektor konsumsi.
Hal tersebut sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada triwulan II/2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,27%.
Sebagai salah satu kementerian dengan anggaran terbesar, Basuki mengatakan penyerapan anggaran Kementerian PUPR sebagai belanja pemerintah turut berperan.
"Oleh karenanya penyerapan diharapkan bisa dilakukan secara merata, tidak menumpuk di akhir tahun sehingga bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%,” kata Basuki dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian PUPR tahun 2018, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (7/8/2018).
Rakertas dengan tema “Sigap Membangun Negeri” dihadiri sekitar 550 orang yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, para kepala balai dan kepala satuan kerja (satker) Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia.
Dalam Rakertas juga menghadirkan narasumber yani Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus (Jampidsus) Adi Togarisman dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Fadli Arif.
Disamping mempercepat realisasi belanja infrastruktur, Basuki juga meminta kepada seluruh balai dan satker Kementerian PUPR di daerah memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.
“Kepala Balai dan staf wajib mengetahui aset yang dimiliki, kondisi, lokasi dan pemanfaatan aset infrastruktur yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Selain itu, balai wajib mensupervisi seluruh pekerjaan infrastruktur yang ada di daerah, termasuk yang dikerjakan pemda, jika ada hal-hal yang belum memenuhi kaidah teknis ke-PU-an,” jelasnya.
Basuki menjelaskan pada 2019 Kementerian PUPR mendapatkan tugas tambahan untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur berupa bangunan sekolah, pasar, perguruan tinggi, dan pondok pesantren.
Hal tersebut sejalan dengan fokus program pemerintah untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia. “Untuk itu, akan dibentuk unit khusus pengelola program/tugas di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya."
Dengan tanggung jawab yang semakin besar, Basuki mengatakan pihaknya harus mempertajam program agar kapasitas belanja kita meningkat serta dapat menambah aset yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Selain itu, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti dengan Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar.
Basuki mengatakan untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 6,5 triliun yang akan masuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2019, sehingga pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 mencapai Rp 110,73 triliun.
Pada 2019, kebijakan program infrastruktur PUPR juga diarahkan untuk pemerataan hasil pembangunan yang bertujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah, salah satunya melalui peningkatan program padat karya tunai.
Terakhir, Basuki meminta kepada seluruh Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai untuk dapat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk prediksi kekeringan dan banjir.
Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti saat membuka Rakertas 2018 mengatakan hingga akhir tahun, target capaian tahun 2018 sebesar 94,16% senilai Rp 107,069 triliun dari total anggaran Rp 113,71 triliun.
Hingga 6 Agustus 2018, progres keuangan telah mencapai 38,1% atau senilai Rp 43,32 triliun dan progres fisiknya sebesar 41,78%. Progres ini sedikit lebih rendah secara persentase dibandingkan dengan progres fisik dan keuangan 2017 yaitu fisik 45,65% dan keuangan 38,26%.
