Bisnis.com, BOGOR — Para eksportir kembali menyatakan tumpang tindih regulasi masih menjadi persoalan utama yang menghambat peningkatan iklim usaha di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan lemahnya ekspor nasional saat ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global saja, tetapi juga persoalan rumitnya birokrasi di Indonesia.
"Ya itu ada beberapa hal, misalnya aturan yang tidak mendukung kegiatan ekspor, policy-nya tidak kondusif, contohnya di KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan]," ucapnya seusai menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis (26/7/2018).
Selain itu, dia mengemukakan para pengusaha juga mengeluhkan implementasi aturan mengenai Biodiesel yang terlalu lambat sehingga mengakibatkan harga crude palm oil (CPO) tertarik turun.
Hariyadi menambahkan lamanya restitusi pajak yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun sehingga bisa menghambat aliran modal kerja eksportir.
"Waktu saya menyampaikan itu [restitusi pajak], Presiden malah ngomong, itu bener tuh, waktu saya masih pengusaha mebel juga begitu sampek saya sudah males ngurus-nya. Presiden ngomong jadi saya lega karena saya takut dianggap mengada-ngada," tambahnya.
Menurutnya, komitmen pengusaha sudah sangat jelas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pemerintah pun diharapkan dapat mendukungnya dengan melakukan reformasi kebijakan.
