Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bertemu Presiden Jokowi, Pengusaha Masih Persoalkan Regulasi yang Tumpang Tindih

Para eksportir kembali menyatakan tumpang tindih regulasi masih menjadi persoalan utama yang menghambat peningkatan iklim usaha di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) Hariyadi BS. Sukamdani memaparkan disertasi untuk meraih gelar doktor Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, di Depok, Jumat (7/7)./JIBI-Nurul Hidayat
Ketua Umum Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) Hariyadi BS. Sukamdani memaparkan disertasi untuk meraih gelar doktor Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, di Depok, Jumat (7/7)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, BOGOR — Para eksportir kembali menyatakan tumpang tindih regulasi masih menjadi persoalan utama yang menghambat peningkatan iklim usaha di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan lemahnya ekspor nasional saat ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global saja, tetapi juga persoalan rumitnya birokrasi di Indonesia.

"Ya itu ada beberapa hal, misalnya aturan yang tidak mendukung kegiatan ekspor, policy-nya tidak kondusif, contohnya di KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan]," ucapnya seusai menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis (26/7/2018).

Selain itu, dia mengemukakan para pengusaha juga mengeluhkan implementasi aturan mengenai Biodiesel yang terlalu lambat sehingga mengakibatkan harga crude palm oil (CPO) tertarik turun.

Hariyadi menambahkan lamanya restitusi pajak yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun sehingga bisa menghambat aliran modal kerja eksportir.

"Waktu saya menyampaikan itu [restitusi pajak], Presiden malah ngomong, itu bener tuh, waktu saya masih pengusaha mebel juga begitu sampek saya sudah males ngurus-nya. Presiden ngomong jadi saya lega karena saya takut dianggap mengada-ngada," tambahnya.

Menurutnya, komitmen pengusaha sudah sangat jelas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pemerintah pun diharapkan dapat mendukungnya dengan melakukan reformasi kebijakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper