Bisnis.com, JAKARTA—Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan saat ini masih banyak kebijakan yang kurang mendukung terhadap penanaman investasi baik domestic maupun asing.
“Masih banyak kebijakan yang kurang kondusif bagi dunia usaha termasuk pelaku usaha dari Eropa. Saya kira keluhannya sama saja seperti dari negara lain maupun dari dunia usaha domestik. Kebijakan yang tidak rasional,” katanya, Selasa (24/7).
Di sisi lain potensi kerja sama investasi dengan negara-negara Eropa sangat besar. Lembong menyebut negara-negara Eropa kuat dalam hal industri transportasi hingga mesin-mesin manufaktur.
“Saya kira Eropa sangat kuat di bidang [industri] transportasi. Kemudian jga Eropa sangat kuat di industri mesin utuk industri. Mesin-mesin untuk pabrik mebel, pabrik tekstil, untuk pabrik makanan dan minuman,” ujarnya.
Hal itu diucapkan Lembong setelah mendampingi perwakilan dari European Business Chamber of Commerce in Indonesia bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya.
Padahal, jika kebijakan investasi pemerintah bisa lebih kondusif, potensi penanam modal dari Eropa bisa lebih maksimal. Terlebih Lembong menilai pemerintah negara-negara Eropa secara politis cukup netral dan tidak melakukan intervensi.
Baca Juga
Dalam kesempatan yang sama, Chairman of Executive Board European Business Chamber of Commerce in Indonesia Mark Magee mengatakan pihaknya merasa percaya diri terkait masa depan bisnis negara-negara Eropa di Indonesia.
“Kami melihat perkembangan yang positif dalam hal regulasi untuk membantu kerja sama bisnis antara Indonesia dengan Eropa. Sebagian memang masih harus diselesaikan dan kami percaya hal itu akan segera terealisasi,” ujarnya.
Ditanyai terkait potensi penanaman investasi dari Benua Biru tahun ini di Tanah Air, dia enggan menjawab gamblang. Dia malah menyebut isu utama kerja sama Indonesia dan Uni Eropa adalah terkait European Union – Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Perjanjian tersebut menurutnya harus memastikan perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Dan yang penting untuk diingat adalah dari perspektif kami hal itu tidak dilihat sebagai sebuah kompetisi ekonomi. Kami percaya kita bisa saling melengkapi,” tuturnya.
Seperti dihimpun bisnis.com, sebelumnya pemerintah pusat menginginkan pemerataan investasi di seluruh daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Yuliot, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, menyebutkan saat ini aliran investasi di Indonesia masih timpang. Untuk Pulau Sumatra misalnya, porsi investasi tahun lalu hanya 20%.
“Kami ingin ada pemerataan, sehingga diterbitkan sejumlah paket kebijakan investasi. Kami ingin porsinya di luar Jawa bisa lebih dari 50%,” ujarnya di Padang, Sumatra Barat, pada Kamis (19/7).
Dia menjelaskan selain Sumatra yang hanya di kisaran 20%, porsi investasi di wilayah timur bahkan jauh lebih rendah, yakni hanya 13%. Sedangkan Jawa mendapatkan investasi hingga 62% dari total investasi yang masuk ke Tanah Air.
Yuliot mengemukakan untuk mengejar pemerataan investasi itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang idealnya dapat mempermudah laju distribusi investasi.
Sayangnya kebijakan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kalangan pengusaha di daerah.
