Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan merevisi target rasio Gini dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 dengan menggunakan standar ukuran tiga digit.
Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rahma Iryanti, mengonfirmasi hal tersebut.
Bappenas merevisi rasio Gini dalam RAPBN 2019 dari yang sebelumnya 0,38 menjadi 0,385. Angka ini dikeluarkan setelah survei sosial ekonomi (Susenas) per Maret 2018 dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri PPN/Bappenas, Bambang P.S Brodjonegoro, mengungkapkan pihaknya memang akan menggunakan menambahkan satu digit di belakang koma untuk target rasio Gini. Pasalnya menurutnya, pergerakan rasio gini memang di rentang 0,001-0,005.
“Rasio Gini itu susahnya sekarang perubahannya hanya bisa dilihat 3 digit. Saat ini 0,376 itu dinilai 0,38 dan 0,384 itu juga 0,38. Padahal kita lihat pergerakan gini ratio itu sekarang kecuali ada lonjakan besar ada di tataran 0,002 sampai denagn 0,005,” ungkapnya kepada Bisnis, Sabtu (21/7/018).
Bambang juga menyambut baik hasil Susenas yang menunjukkan adanya perbaikan rasio Gini dari sebelumnya 0,393 pada Maret 2017 menjadi 0,389 pada Maret 2018.
Dana Desa
Bambang menyoroti penurunan rasio Gini pada Susenas 2018 karena faktor penurunan ketimpangan di kota, sementara ketimpangan di desa mengalami kenaikan.
Menurutnya, hal ini bukan karena program dana desa dan bantuan sosial (bansos) yang tidak berhasil, melainkan pertumbuhan kelas menengah di desa yang lebih cepat.
"Pertumbuhan kelompok menengah ke atas di desa cukup tinggi, ini belum diiringi pertumbuhan yang tinggi pada kelompok miskin, sehingga gini desa meningkat," paparnya.
Dia pun optimis melalui berbagai bauran kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kemiskinan mulai dari peningkatan kesejahteraan hingga peningkatan kapasitas sdm, target penurunan ketimpangan dapat tercapai.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI berharap pemerintah merevisi ulang target rasio Gini 2019 yang dianggap belum mencerminkan perbaikan ketimpangan sebelum nantinya ditetapkan dalam nota keuangan.
Hakam Naja, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari fraksi PAN, menegaskan asumsi rasio Gini sebesar 0,38-0,39 menjadi sinyal bahwa RAPBN 2019 tidak memperhatikan masalah ketimpangan. Pasalnya, rasionya tidak ada perubahan signifikan.
Dia berharap pemerintah dapat mengubah asumsi rasio Gini menjadi 0,375-0,38, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 0,38.
