Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rupiah Melemah, Laba Pengusaha Alat Kesehatan Tergerus 20%

Pengusaha alat kesehatan meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang harga alat yang mereka impor karena melemahnya nilai tukar rupiah bisa menggerus laba perusahaan.
Ketua Asakindo Jonker Hamonangan (dari kiri), Ketua Umum Gakeslab Indonesia Sugihadi, dan Ketua Gakeslab Provinsi DKI Jakarta Kartono Dwidjosewojo memberikan penjelasan mengenai peran penyedia alat kesehatan dalam menjamin keselamatan pasien, di Jakarta, Jumat (4/5/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Ketua Asakindo Jonker Hamonangan (dari kiri), Ketua Umum Gakeslab Indonesia Sugihadi, dan Ketua Gakeslab Provinsi DKI Jakarta Kartono Dwidjosewojo memberikan penjelasan mengenai peran penyedia alat kesehatan dalam menjamin keselamatan pasien, di Jakarta, Jumat (4/5/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha alat kesehatan meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang harga alat yang mereka impor karena melemahnya nilai tukar rupiah bisa menggerus laba perusahaan.

“Keuntungan kami terpangkas sampai 20% akibat selisih kurs,” kata Kartono Dwidjosewojo, Ketua Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab), Rabu (4/7/2018).

Menurutnya, produsen alat kesehatan (alkes) sudah berkontrak dengan pemerintah sejak awal tahun lalu. Setelah kontrak ditandatangani, proses pengadaan dimulai dengan melakukan impor, baik itu bahan baku untuk kemudian diolah di Indonesia, maupun alat jadi.

“Alat-alat kesehatan ini akan datang pada Juli-Agustus ini. Kami minta LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) membuka  ruang negosiasi yang luas,” katanya.

Kartono menyatakan, setiap anggota asosiasi akan mengirimkan surat kepada lembaga negara itu untuk melakukan penetapan harga ulang sesuai dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini.

Melemahnya nilai tukar rupiah hingga awal Juli 2018 ini di luar perkiraan pengusaha alkes. Akibatnya, sejumlah pengusaha alat kesehatan memilih menunggu sampai gejolak nilai tukar mereda agar produk yang mereka jual dapat diterima pasar.

“Kalau ini dibiarkan dan tidak ada dukungan pemerintah, bukan tidak mungkin usaha anggota harus tutup dan memberhentikan pekerjanya mulai awal tahun depan,” imbuh Kartono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Anggara Pernando
Editor : Maftuh Ihsan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper