PILKADA SERENTAK: Kepala Daerah Baru Dituntut Permudah Izin Rumah MBR

Konsultan properti menilai, para kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada Serentak 2018 perlu mempermudah izin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengatasi backlog perumahan di daerah.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 01 Juli 2018 16:51 WIB
Perumahan sederhana di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. - Antara/Raisan Al/Farisi

Bisnis.com, JAKARTA -- Konsultan properti menilai, para kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada Serentak 2018 perlu mempermudah izin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengatasi backlog perumahan di daerah.

Managing Partner Strategic Advisory Group Coldwell Banker Commercial Indonesia Tommy H. Bastamy menyatakan saat ini backlog perumahan untuk MBR adalah masalah yang penting. Dia melihat ada sejumlah strategi yang bisa diterapkan pemerintah daerah untuk menstimulasi pembangunan, misalnya, dengan memberikan kemudahan izin bagi pengembang.

"Yang utama adalah pemenuhan backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui beberapa kebijakan, seperti kemudahan perizinan bagi pembangunan MBR," jelas Tommy kepada Bisnis, Minggu (1/7/2018).

Selain itu, Tommy menyoroti peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pemenuhan backlog perumahan. Menurutnya, BUMD bisa membantu pembangunan, sehingga tidak semua pembangunan perumahan diserahkan kepada pengembang swasta. Hal ini mengingat orientasi profit swasta sangat besar dan tidak mampu mengatasi semua backlog perumahan.

Dia menambahkan, Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas ke area-area yang akan dikembangkan perumahan MBR. Saran selanjutnya kata Tommy adalah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam pengembangan perumahan MBR

"Perancangan tata ruang makro yang mengakomodasi integrasi pengembangan perumahan kelas bawah, menengah, menengah atas dan atas, sehingga pengembangan-pengembangan tersebut tidak menjadi sporadis tetapi tertata secara makro," ujar Tommy.

Sebelumnya, Vice President Coldwell Banker Commercial Advisory Group Dani Indra Bharata mengatakan salah satu penyebab tingginya angka backlog perumahan di Indonesia adalah masin minimnya peran pemerintah ketimbang swasta,

Dia menilai jika program pembangunan perumahan hanya dilimpahkan kepada swasta, maka pihak swasta akan berhitung mengenai kelayakan proyek. Umumnya, kata Dani, ada pengembang yang mengkhususkan di kelas menengah ke bawah, dan sebaliknya. Masing-masing sudah punya perhitungan sendiri.

"Selama ini partisipasi swasta masih lebih tinggi dalam penyediaan perumahan untuk mengatasi backlog dibanding pemerintah. Sementara pemerintah cenderung dari pusat yang terjun. Sehingga keterlibatan pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan," usul Dani.

Tag : backlog perumahan
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top