Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat mengapresiasi usaha pemerintah untuk finalisasi Online Single Submission, OSS, dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha.
Seperti diketahui, meski masih ditemukan kendala dalam proses finalisasi OSS, pemerintah masih terus berupaya untuk menyelesaikannya.
"Idenya sangat bagus dan pasti memberikan sinyal positif," kata pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/5/2018).
Faisal menjelaskan, sulitnya relalisasi investasi dikarenakan masih sulitnya birokrasi yang dihadapi investor di lapangan, yang membuat ekosistem berusaha di Indonesia menjadi tidak baik.
"[Pelayanan Terpadu Satu Pintu] PTSP yang sekarang kan juga masih belum optimaal, karena memang masih harus berhadapan PTSP dari kementerian lain, jadi investor itu masih harus pergi ke beberapa meja, dan ini jadi tidak sinkron," jelasnya.
Ditambah, berdasarkan kajian yang dilakukan Univesitas Indonesia, katanya, hampir 40% pejabat eselon II di pemerintah pusat adalah dead wood.
Maksudnya adalah mentalitas korupsi dan pencari celah, yang harus diatasi melalui sistem pengawasan yang lebih baik dan lebih ketat. Birokrasi kayu mati juga yang membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam mengikuti irama pelaku usaha, yang bertujuan lebih besar, dan bekerja cepat.
"Apa lagi kalau di daerah, porsinya akan lebih besar lagi," imbuhnya.
Senada dengan Fithra, ekonom Samuel Aset Manajemen (SAM) Lana Soelistianingsih mengatakan, implementasi OSS bisa memperkecil biaya yang dikeluarkan investor dalam urusan administrasinya.
"Kalau namanya online ya pasti bagus lah. akan banyak mengurangi perantara, dan artinya mengurangi biaya yang ditanggung investor," katanya kepada Bisnis.
Hanya saja, menurutnya, implementasinya akan sangat memakan waktu lama, karena pemerintah harus memastikan sistem dan satuan tugas OSS tidak ada celah, sehingga dapat digunakan tanpa menimbulkan error di kemudian hari.
