Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim sudah banyak perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi sejak 20 tahun reformasi 1997/1998.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan yang paling terlihat adalah dari sisi peraturan perundangan-undangan tentang Bank Indonesia (BI), tata kelola fiskal, mekanisme pemeriksaan perusahaan penyedia jasa keuangan, dan transparansi pihak swasta.
"Jadi, dari sisi itu sudah sangat berbeda sekali," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Pertama, Menkeu menjelaskan dari sisi peraturan mengenai Bank Indonesia (BI) yang berlaku saat ini, bank sentral bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi dari pemerintah, baik dalam pengendalian rupiah maupun stabilitas harga.
Kedua, tata kelola APBN lebih transparan dan terjaga, dengan rambu-rambu yang lebih jelas mengenai porsi defisit anggaran (di bawah 3% terhadap PDB) dan utang (di bawah 60% terhadap PDB).
Ketiga, Indonesia telah memiliki lembaga anti korupsi yang berdiri independen, yang memungkinkan seluruh penyelewengan dan tata kelola yang buruk dapat dideteksi lebih awal.
Keempat, Indonesia juga telah memiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuat pengawasan sektor keuangan dapat dilakukan dengan lebih lebih profesional dan independen. Dengan berdirinya OJK, lanjutnya, pemerintah juga mempunyai kemampuan untuk melakukan koreksi dan meminta pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan jasa penyedia layanan keuangan, baik bank dan non bank, dalam setiap aktivitasnya.
Kelima, pihak swasta juga telah lebih sadar akan pentingnya transparansi. Artinya, telah banyak perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan terbuka melakukan publikasi dari keseluruhan neraca keuangannya.
