Pembatalan ini pun bukan untuk kali pertamanya setelah sebelumnya tidak jadi diluncurkan pada bulan sebelumnya April.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini memanggil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk rapat koordinasi dengan tema kelembagaan dan SDM OSS, alih-alih meluncurkan OSS.
Ditemui usai rapat tersebut, Kepala BKPM Thomas T. Lembong menyebut pemerintah menyadari OSS merupakan program yang ambisius sekali. Untuk itu masih banyak kendala dan rencana yang luas masih dirampungkan.
Dirinya mencontohkan dalam pembentukan satuan tugas atau satgas saja, pemerintah harus melibatkan lebih dari 600 orang dari tingkat nasional sampai daerah.
Anggotanya pun harus mewakili dari 530 kabupaten/kota 34 provinsi, lebih dari 60 kementerian/lembaga.
"Sekarang masih dalam proses. Kendalanya banyak. ini kan rencananya luas sekali. ambisius sekali. Program seambisius ini sudah pasti perlu diimplementasikan secara bertahap," katanya, Senin (21/5/2018).
Thomas mengemukakan salah satu contoh yang masih terus dibahas adalah pembagian wilayah mana saja yang akan masuk pada tahap I, II, dan seterusnya. Ini harus dipilih secara komprehensif oleh pemerintah.
Tak hanya itu, program OSS ini juga multidimensi yang meliputi aspek percepatan pelayanan perizinan, serta aspek lain yakni pengawalan proyek-proyek prioritas.
Alhasil, Thomas menilai persoalan di dalamnya memang kompleks sekali, sehingga hal ini juga yang mendasari, peluncuran tidak akan dilakukan serentak.
Dirinya pun berharap OSS ini akan menjadi program berkelanjutan dalam kurun tahun tahun ke depan dan terus berkembang, meluas, sehingga semakin komprehensif. Tak hanya itu tentunya sistem harus mengikuti dinamika zaman.
"Dengan perubahan struktur ekonomi yang mencakup sektor seperti pariwisata atau IT itu kan banyak sekali, belum sektor baru seperti juga sektor fintek dan e-commerce. jadi desain sarana OSS ini harus fleksibel sehingga bisa mengakomodasi beragam sektor baru di kemudian hari," ujarnya.
