Bisnis.com, JAKARTA—Penetapan biaya referensi untuk ibadah umrah sebesar Rp20 juta oleh Kementerian Agama diyakini tidak akan mengganggu prospek dan pangsa pasar bisnis umrah di Tanah Air.
Pasalnya, harga paket umrah yang lazim ditawarkan di pasaran telah berada di atas harga referensi tersebut.
Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah akhirnya menetapkan batasan bawah harga paket umrah yang harus dipenuhi oleh setiap Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) yang mencerminkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama No. 221/2018 tentang Biaya Penyelengaraan Umrah Referensi yang diterbitkan pada April. Keputusan itu merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8/2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah, dan Inbound Indonesia (Asphurindo) Syam Resfiadi menyatakan beleid tersebut secara teoretis akan membuat penyelenggaraan umrah menjadi lebih tertib. Namun, dia tak memungkiri bila di lapangan masih banyak biro umrah yang menawarkan harga paket umrah di bawah referensi
“Praktiknya sulit memberantas para pemain harga murah. Terus terang di lapangan masih banyak yang menawarkan di bawah Rp20 juta, bahkan Rp15 juta ke atas masih banyak,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/5/2018).
Dia menilai keterbatasan aparat pemerintah membuat fungsi pengawasan terhadap oknum biro umrah belum berjalan maksimal. Selain itu, belum semua PPIU mengetahui dan mengerti aturan baru tersebut.
Dia menambahkan, penetapan harga referensi telah melibatkan sejumlah asosiasi umrah, termasuk Asphurindo. Nilai tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah yang diasumsikan Rp14.000 per dolar AS, serta biaya hotel bintang tiga dengan jarak tak lebih dari 1.000 meter dari Masjidil Haram.
“[Penetapan harga referensi tersebut] Tidak merusak prospek umrah, karena harga itu memang sudah paket standar. Justru yang menjual di bawah itu perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Bagaimanapun, Syam mengakui masih ada biro umrah yang menyiasati paket umrah murah dengan mengakali tiket penerbangan.
Menurutnya, tiket penerbangan dapat dibanderol lebih murah bila memesan dari negara transit, atau membeli tiket one way untuk menutupi seat yang kosong pada tanggal tertentu. Namun, cara ini diangap sangat berisiko terhadap hilangnya seat yang telah dipesan.
SEJUMLAH TANTANGAN
Di lain sisi, meskipun harga referensi dianggap tak menggerus pangsa pasar umrah, pertumbuhan bisnis itu tetap menghadapi sejumlah tantangan. Dia menilai maraknya kasus penipuan berkedok biro umrah pada tahun lalu sempat menggerus kepercayaan masyarakat.
Tantangan lainnya bagi bisnis umrah adalah melemahnya rupiah dan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi yang berlaku mulai awal tahun ini.
Untuk mengantisipasi pelemahan rupiah, asosiasi pun bekerja sama dengan perbankan untuk melakukan hedging.“Di [asosiasi] kami, daya beli justru turun. Makanya sekarang kami tawarkan harga sekitar Rp21 jutaan dari yang normalnya Rp25 juta,” jelasnya.
Senada, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh) Baluki Ahmad menilai penetapan harga referensi tidak akan mengganggu prospek bisnis umrah di Tanah Air. “Tidak ada pengaruhnya, [karena] pasar [umrah] ini sudah terbentuk di atas harga referensi,” ujarnya.
Dia menilai harga referensi sebesar Rp20 juta merupakan acuan untuk mendapatkan SPM dengan akomodasi hotel setara bintang tiga. Namun, untuk paket umrah yang menawarkan kenyamanan fasilitas bintang lima, dia menyebut harga paket umrahnya mencapai Rp30 juta.
Meskipun sepenuhnya mengandalkan modal calon jamaah, dia menegaskan, bisnis umrah memiliki risiko tinggi. Pasalnya, PPIU bertanggung jawab penuh atas keselamatan calon jamaah yang menempuh perjalanan jarak jauh.
Dia mengilustrasikan, untuk setiap paket seharga Rp20 juta, rata-rata keuntungan bersih yang diraih hanya mencapai US$50 atau sekitar Rp700.000. Hal ini karena pihaknya disiplin memberikan masa tunggu relatif singkat kepada para calon jemaah, maksimal satu bulan setelah pelunasan.
“Nilai modal yang harus disetorkan lebih dari Rp20 juta, marginnya hanya US$50 padahal perjalannya panjang, risikonya tinggi. Kalau di satu negara ada kejadian [jamaah yang] sakit, kami yang harus menunggu. Biaya tidak terduganya tinggi,” jelasnya.
Pangsa pasar umrah memang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, pada tahun lalu dilaporkan jumlah visa umrah yang diterbitkan mencapai 6,75 juta.
Dari jumlah tersebut, jamaah asal Indonesia mencapai sebanyak 875.958 jiwa, tumbuh 25% dibandingkan 2016. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia menempati peringkat kedua penyumbang jamaah umrah terbesar, setelah Pakistan dengan jamaah mencapai 1,4 juta jiwa.
