Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan depresiasi rupiah yang menyentuh Rp14.000/dolar AS jelas memberikan dampak di kalangan pengusaha.
Terutama bagi pengusaha yang mengandalkan pembelian menggunakan dolar, baik itu bahan baku, suku cadang. “Pasti terdampak,” ujarnya, Rabu (9/5/2018).
Dia menjelaskan jika melihat di kuartal I/2018, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat membaik sehingga dolar banyak kembali ke negara asalnya. Selain itu, kebijakan bank di Amerika juga membuat kondisi yang baik bagi investor di sana.
“Dampaknya rupiah ke dolar melemah, sementara diasumsi APBN Rp13.500-Rp13.600. Artinya sudha ada minus, ini mempengaruhi cadnagan devisa, kalau dilakukan operasi, saya meyakini itu sudah dilakukan dan akna berdamapak pada cadangan devisa kita,” jelasnya.
Menurutnya yang perlu dikhawatirkan adalah operasi yang dilakukans ebaiknya tidak terus-menerus mengandalkan cadangan devisa.
“Harus ada instrumen lain, agar nilai tukar rupiah kita baik,” ujarnya.
Dia mengatakan salah satunya mungkin dengan konsisten untuk menerapkan mata uang terhadap ekspor yang selama ini menggunakan dolar diubah ke rupiah.
“Ekspor kita masih pakai dolar, kebutuhan kita terhadap dolar tinggi, tapi coba kalau pakai rupiah. Pasti hukum permintaan penawaran terjadi,” katanya.
Selain itu, menurutnya, Undang-Undangan Devisa di Indonesia sangat liberal dibandingkan dengan devisa di negara lain. Misalnya saja, jika dibandingkan dengan kebijakan di Malaysia, terdapat aturan jangka waktu untuk dapat mengeluarkan uang.
“Di Indonesia, hari ini masuk, besok bsia keluar,s ehingga kita tidak mempunyai kepastian analisa terhadap suatu perencanaan, berapa kebutuhan dana yang harus dikeluarkan,” katanya.
Menurutnya, dalam jangka pendek, harus ada kebijakan dalam konteks menahan uang yang masuk. Namun, katanya, hal tersebut membutuhkan politcal will dari pemerintah.
Di sisi lain, katanya, pengusaha juga harus memiliki keinginan untuk menjaga kondisi atau iklim yang baik di dalam negeri.
“Harus ada political will dari pemerintah, tapi dipaksa saja,” katanya.
Untuk jangka panjang, katanya, perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Devisa terutama terkait alur masuk dna keluarnya dana.
“Kehendak bersama itu perlu ditekan pakai regulasi. Untuk kepentingan besar, negara harus dikedepankan,” ujarnya.
