Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi pengusaha truk Indonesia (Aptrindo) mendesak aparat kepolisian untuk bertindak cepat dan responsif menyusul adanya keluhan para Sopir Truk diberbagai lintasan, perbatasan dan jalanan yang terkena praktik pungutan liar atau pemalakan oleh oknum tak bertanggung jawab maupun oleh preman.
"Mestinya aparat Kepolisian harus bertindak, jangan sampai ada anggapan kok negara kalah dengan preman," ujar Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan kepada Bisnis hari ini Selasa (8/5/2018).
Sebagai pengusaha, ungkapnya, dirinya juga seringkali mendengar langsung keluhan para Sopir Truk yang dipalak oknum dan preman di jalanan tersebut.
"Bahkan setiap hari saya mendengar langsung keluhan para Sopir tentang kondisi ini," paparnya.
Gemilang mengatakan, apa yang disampaikan para Sopir Truk mengenai masih banyaknya pungli dan pemalakan dijalan itu kepada Presiden Joko Widodo itu ada benarnya, lantaran selama ini unsur aparat kepolisian di jalan raya belum berbuat apa-apa, meskipun pengusaha truk juga sudah seringkali melaporkannya.
"Padahal akibat premanisme dan pungli dijalan itu menyebabkan cost tambahan sehingga biaya logistik secara keseluruhan jadi mahal," paparnya.
Presiden Joko Widodo, hari ini , Selasa (8/5/2018) mendengarkan keluhan-keluhan para sopir truk yang beroperasi di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan mengenai premanisme dan pungutan liar.
"Saya sudah dengar semuanya. Saya kaget tadi ternyata banyak 'cap'. Saya juga tidak tahu 'cap' itu apa. Saya baru dikasih tahu, oh cap itu 'kayak gitu'," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negera Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Presiden Joko Widodo menemui sekitar 70 orang para pengemudi truk dari berbagai kelompok dan mendengarkan keluhan mereka mengenai banyaknya premanisme berbentuk pengecatan truk dengan nama kelompok tertentu saat melintasi jalanan.
