Bisnis.com, JAKARTA - Total nilai kompensasi data untuk 10 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan 6 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang akan dilelang pemerintah mencapai Rp4,095 triliun.
Nilai tersebut ditentukan Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri ESDM No. 1805.K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018. Adapun keputusan tersebut ditetapkan pada 30 April 2018.
Untuk WIUP, total nilai kompensasi datanya Rp1,765 triliun. Sementara untuk WIUPK, kendati jumlahnya di bawah WIUP yang akan dilelang, total nilai kompensasi datanya mencapai Rp2,33 triliun.
Sebanyak 5 WIUP merupakan wilayah baru yang terdiri dari Blok Mulya Agung, Blok Waringin Agung, Blok Tumbang Karanei, Blok Silo, dan Blok Sribata. Adapun sisanya merupakan wilayah bekas tahap eksplorasi yang terdiri dari Blok Natai Baru, Blok Tumbang Nusa, Blok Baronang I, Blok Baronang II, dan Blok Piner.
Sementara itu, seluruh WIUPK yang akan dilelang merupakan lahan bekas tahap operasi produksi yang terdiri dari Blok Latao, Blok Suasua, Blok Matarape, Blok Kolonodale, Blok Bahodopi Utara, dan Blok Rantau Pandan.
Wilayah-wilayah lain di luar 16 WIUP dan WIUPK tersebut terus diinventarisasi oleh pemerintah daerah. Setelah datanya lengkap, maka bisa langsung dilakukan lelang untuk tahap berikutnya.
Untuk wilayah yang akan dilelang, pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur akan mengajukan permohonan kepada Kemetenterian ESDM untuk menghitung nilainya. Setelah diperoleh nilai kompensasi datanya, maka wilayah tersebut bisa segera dilelang.
