Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Darmin: Integrasi Perizinan Online Jalan Serentak 20 Mei

Online Single Submission atau program integrasi perizinan berbasis daring siap diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2018.
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan Ratu Maxima dari Belanda (kiri) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution saat berkunjung ke kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Selasa (13/2/2018)./JIBI-M. Richard
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan Ratu Maxima dari Belanda (kiri) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution saat berkunjung ke kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Selasa (13/2/2018)./JIBI-M. Richard

Bisnis.com, JAKARTA -- Online Single Submission atau program integrasi perizinan berbasis daring siap diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2018.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sebelum peluncuran pihaknya akan memberikan pelatihan terkait sistem operasi Online Single Submission (OSS) kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Selain itu, pihaknya juga menunggu pembentukan unit terkait dengan OSS di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Paling ada beberapa [daerah] belum, tapi paling tidak sebagian besar [akan diluncurkan]," kata Darmin selepas pembukaan Musrenbangnas, Senin (30/4/2018).

Dia menambahkan 17 hari ke depan pihaknya akan melakukan uji coba sistem OSS tersebut di sejumlah daerah. Adapun, PP OSS baru akan diluncurkan beberapa hari sebelum OSS resmi diimplementasikan pada 20 Mei 2018. "PP [Peraturan Pemerintah] OSS loh, nanti habis itu Omnibus Law," tegas Darmin.

Peraturan Pemerintah (PP) Online Single Submission akan mewajibkan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga untuk mengikuti standar perizinan online yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun, omnibus law yang segera diluncurkan akan mengamandemen seluruh perizinan investasi dalam semua peraturan atau UU sebelumnya.

Sebelumnya, Darmin menyampaikan pihaknya telah melakukan identifikasi di mana ada sepuluh sampai sebelas UU yang terkait dengan perizinan investasi. Dengan satu omnibus law, sebelas UU itu akan diamandemen.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hadijah Alaydrus
Editor : Fajar Sidik
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper