Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua KTNA: Semoga Budi Waseso Bisa Atasi Permasalahan di Bulog

Kontak Tani Nelayan Andalan mengapresiasi langkah pemerintah menunjuk mantan Kepala Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Bulog yang baru.
Dirut Perum Bulog yang baru Budi Waseso/Antara
Dirut Perum Bulog yang baru Budi Waseso/Antara

 

Bisnis.com, JAKARTA -- Kontak Tani Nelayan Andalan mengapresiasi langkah pemerintah menunjuk mantan Kepala Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Bulog yang baru.

 

"Dengan pengalamannya yang terakhir di BNN, maka segala bentuk permasalahan di Bulog bisa segera teratasi," ujar Ketua KTNA Winarno Tohir, Jumat (27/4/2018).

 

KTNA mengusulkan agar Budi Waseso banyak berkomunikasi dengan petani agar mengetahui kondisi panen sehingga tidak salah langkah dalam mengantisipasi keadaan pangan di dalam negeri.

 

Menteri BUMN Rini Soemarno baru saja menunjuk mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menjadi Dirut Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti. Buwas juga mendapat tugas menjaga harga pangan stabil.

 

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori, sebelumnya menyayangkan penggantian direksi Bulog menjelang Ramadan mengingat tugas memastikan stok pangan dan stabilisasi harga sudah di depan mata dan perlu aksi segera. Di sisi lain, direksi baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mempelajari.

 

"Sebagai orang baru, apalagi ini bidang baru, Pak Buwas [Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog yang baru] perlu mempelajari, mengonsolidasi tim, dan memetakan persoalan yang dihadapi. Ini butuh waktu," ujar Khudori.

 

Dia juga menilai pergantian pimpinan Bulog tidak otomatis memperbaiki problem cadangan dan stabilisasi harga pangan. Dia berpendapat pergantian direksi harus diikuti oleh perubahan kebijakan untuk menyederhanakan dan memperpendek proses pengambilan keputusan di Bulog.

 

Menurut Khudori, Bulog selama ini terkesan lambat dan tidak responsif menghadapi persoalan karena atasannya terlalu banyak hingga sembilan kementerian/lembaga.

 

"Perlu dipikirkan agar proses pengambilan keputusan lebih cepat dengan mengurangi 'majikan' Bulog," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sri Mas Sari

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper