Bisnis.com, JAKARTA--Kendati telah sepakat mengenai besaran divestasi saham PT Freeport Indonesia hingga 51%, Freeport-McMoRan Inc. berharap masih memegang kontrol dalam bisnis dan kebijakan keuangan perusahaan yang beroperasi di Papua tersebut.
CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan sangat penting bagi pihaknya untuk melanjutkan pengelolaan Freeport Indonesia sesuai cara bisnisnya. Adapun hal tersebut terus dirundingkan dengan pemerintah Indonesia.
"Penting bagi kami untuk terus memiliki kendali atas cara mengelola bisnis dan kebijakan keuangannya," tuturnya dalam conference call kuartal I/2018, Selasa (24/4/2018) malam.
Selain itu, Adkerson menilai langkah pemerintah untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia sebesar 40% sebagai strategi dalam proses divestasi tersebut sebagai sesuatu yang positif.
Dia menyatakan pihaknya tidak akan terlibat langsung dalam proses tawar menawar hak partisiapsi Rio Tinto.
Seperti diketahui, pembelian hak partisipasi Rio Tinto dalam rangka memenuhi kewajiban divestasi 51% Freeport Indonesia akan mengurangi dampak langsung terhadap Freeport-McMoRan yang saat ini menguasai 91,64% saham. Dengan mengambil hak partisipasi Rio Tinto, maka Freeport-McMoRan hanya perlu melepas sahamnya sedikit lagi.
Baca Juga
Melalui kerja sama dengan Freeport-McMoRan pada 1996, Rio Tinto ikut berinvestasi dalam pengelolaan Tambang Grasberg di Papua dengan hak partisipasi sebesar 40%.
Hingga akhir 2021, Rio Tinto memiliki hak 40% apabila produksi mencapai level tertentu. Setelah itu, jatah 40% Rio Tinto akan dihitung dari seluruh produksi atau pendapatan Freeport Indonesia.
Jika hak partisipasi Rio Tinto berubah menjadi 40% saham di Freeport Indonesia, maka kepemilikan Freeport-McMoRan sebesar 81,28% akan terdilusi menjadi 48,768%, sementara anak usahanya, PT Indocopper Investasma, dan pemerintah Indonesia yang memiliki saham sebesar 9,36%, akan terdilusi menjadi 5,616%.
Apabila skema ini yang diambil, pihak nasional tinggal membeli saham Rio Tinto dan Indocopper Investama. Dengan demikian, kepemilikan nasional akan memenuhi ketentuan sebesar 51%.
