Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat pendanaan untuk peoyek strategis nasional atau PSN yang telah dipangkas dari 245 proyek dan 2 program menjadi 222 dan 3 program diproyeksi hanya akan menggunaan pendanaan dari APBN sebesar 10% atau senilai Rp422 triliun.
Sisanya, BUMN/BUMD 31% senilai Rp1.254 triliun dan swasta 59% senilai Rp2.414 triliun.
Adapun realisasi hingga 2017, dana APBN yang telah digunakan untuk mendanai proyek sejumlah Rp48 triliun, dana BUMN/BUMD Rp77 triliun, dan dana pihak ketiga atau swasta Rp239 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, selanjutnya dari 14 proyek yang sudah dilepas dari status PSN pemerintah akan sepenuhnya menyerahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait. Dirinya pun masih akan melihat setiap posisi pendanaan yang batal disalurkan untuk PSN.
"Belum ada lagi rencana lebih lanjut akan dialih alokasikan atau seperti apa, kami sudah salurkan pada setiap K/L yang terkait dan kewenangan ada di mereka," katanya, Kamis (19/4/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejauh ini mayoritas PSN yang didanai APBN merupakan proyek yang memiliki jangka waktu panjang dan masuk lebih dari satu tahun anggaran. Jika dalam kondisi tersebut, pemerintah dipastikan masih akan menjaga.
Namun, jika kemudian diliat dari sisi belanja modal saat ini mulai turun sedikit, hal itu bukan karena kinerja yang kendor tetapi karena proyeknya sudah selesai.
"Kita akan terus pantau postur APBN 2018-2019 agar tidak ada perubahan signifikan," katanya.
