Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah akan segera melakukan pembahasan dengan kalangan asosiasi minyak sawit terkait dengan sikap jaringan supermarket Inggris Iceland Co yang melakukan kampanye untuk menghentikan penggunaan minyak sawit pada ritelnya mulai akhir 2018.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan mengingat keputusan kampanye tersebut bukan pemerintah Inggris, untuk itu Kemendag akan melakukan pembahasan dengan pihak asosiasi.
“Supermarket makanan Iceland di Inggris bukan government [pemerintah], sehingga yang paling memungkinkan untuk merespons adalah assosiasi. Akan kami bahas bersama assosiasi,” kata Oke kepada Bisnis, Senin (16/4/2018).
Seperti diketahui, Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC) atau Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit yang beranggotakan 10 negara memprotes kebijakan Iceland Co karena dinilai diskriminatif dan mendiskreditkan citra positif kelapa sawit di Eropa.
Jaringan supermarket Inggris Iceland Co melakukan kampanye untuk menghentikan penggunaan minyak sawit pada ritelnya mulai akhir 2018. CPOPC menilai kampanye ini adalah tindakan menyesatkan karena berpotensi mendiskreditkan citra positif kelapa sawit secara global, sekaligus menjadi kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit di dunia.
Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar melayangkan protes keras kepada Managing Director Iceland Foods Ltd, Richard Walker melalui surat resmi.
Dalam surat itu Mahendra mewakili CPOPC menilai kebijakan Iceland Co akan menyesatkan konsumen secara global. Dia mengatakan bahwa produktivitas minyak sawit adalah yang paling tinggi dibandingkan minyak nabati yang lain.
Selain itu, sawit adalah minyak nabati yang paling berkelanjutan dan faktor kunci untuk melindungi lahan global terutama karena permintaan minyak nabati terus tumbuh. Mahendra membandingkan antara minyak sawit yang sekarang berproduksi di kisaran 6 ton per ha dengan rape seed menghasilkan 0,3 ton minyak per ha, kedelai dan bunga matahari 0,6 ton per ha.
“Karena itu, kampanye penghentian penggunaan minyak sawit oleh Iceland Co justru akan menyebabkan perubahan penggunaan lahan baru yang lebih besar untuk menggantikan jumlah lahan pertanian kelapa sawit yang sama, yang tidak mungkin dalam skala global apalagi di Eropa. Dari perspektif negara produsen minyak sawit," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (15/4/2018).
Menurutnya kampanye seperti ini yang dianggap sebagai sifat diskriminatif yang justru menyebabkan degradasi tanah yang parah, perusakan flora dan fauna, pencemaran air tanah dan lautan, serta peningkatan emisi CO2 dari penggunaan lahan alternatif.
Selain itu, kampanye penghentian penggunaan minyak sawit dan mengganti dengan minyak nabati lain Co juga akan memicu konsumsi air yang lebih besar. Sebab, produksi minyak sawit terbukti menghemat lebih banyak air dibanding minyak nabati lainnya.
Mahendra mempertanyakan kebijakan Iceland Co yang percaya kepada isu bahwa 85% konsumen mereka menentang penggunaan minyak sawit.
“Saya tidak terkejut dengan angka ini mengingat kampanye bersama di Uni Eropa yang memilih untuk membedakan minyak sawit dari minyak nabati lainnya. Namun, CPOPC menganggap bahwa klaim yang dibuat terhadap minyak sawit menyesatkan konsumen," katamya.
Dalam surat protesnya, CPOPC berharap bisa mengundang Managing Director Iceland Foods Ltd, Richard Walker, untuk berdiskusi dan melihat langsung tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Iceland Co merupakan salah satu jaringan supermarket terbesar di Eropa dengan total jumlah gerai mencapai 857 unit di seluruh Eropa, mayoritas di Inggris. Iceland Co juga memproduksi dan menjual makanan beku, termasuk makanan siap saji dan sayuran. Perusahaan ritel ini memiliki sekitar 2,2% pangsa pasar makanan di Inggris.
“Kami percaya bahwa CPOPC dan Iceland Co dapat berbagi kepedulian yang sama terhadap lingkungan. Tentu saja, negara-negara penghasil kelapa sawit ingin melindungi warisan alam mereka sendiri selama beberapa generasi yang Anda sebutkan sebagai permata mahkota planet kita,” tutupnya.
