Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Izin TUKS Galangan Kapal Dikeluhkan, Iperindo: Biaya Amdal Mahal

Industri galangan kapal nasional keluhkan biaya Izin TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri), karena biayanya mahal, terutama untuk Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).
Akhmad Mabrori
Akhmad Mabrori - Bisnis.com 28 Maret 2018  |  13:22 WIB

Bisnis.com,  JAKARTA – Industri galangan kapal nasional keluhkan biaya Izin TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri), karena biayanya mahal, terutama untuk Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).

Eddy K Logam , Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo),  mengatakan  Kementerian Perhubungan memberikan batas waktu hingga 30 Juni 2018, untuk memperoleh izin TUKS bagi galangan kapal itu, dan setelah itu setiap galangan yang tidak memiliki ijin dianggap melanggar hukum.

Iperindo, imbuhnya, telah mensosialisasikan hal tersebut kepada para anggota untuk segera mengajukan permohonan sehingga setiap galangan dapat beroperasi tanpa hambatan.

"Namun proses mendapatkan ijin tersebut cukup rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar, karena salah satu syarat adalah harus memiliki amdal dan kajian lainnya terhadap lalu lintas alur air, "ujarnya melalui siaran pers Iperindohari ini Rabu (28/3/2018).

Baca juga: Penetapan Bebas BM Komponen Kapal Berpotensi Mundur, Iperindo Tak Masalah

Eddy mengungkapkan, dalam catatan Iperindo lebih dari sepuluh galangan anggota yang telah mengajukan dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub dan semua data tersebut telah dilengkapi sejak akhir 2017.

Namun, kata dia, hingga hari ini belum ada satu ijin pun yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan laut Kememhub.

Itulah sebabnya galangan resah karena di beberapa daerah, pihak kepolisian telah mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana karena membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa ijin.

Eddy berharap agar Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dapat segera merespons permasalahan ini, karena iklim bisnis yang kondusif sangat dibutuhkan oleh industri galangan dalam mensukseskan program Poros Maritim Dunia.

"Terlebih lagi Presiden Jokowi telah berulang ulang mengingatkan aparat Pemerintah agar menyederhanakan dan mempercepat proses perijinan, agar investasi dapat terus bergulir,"ujar dia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

galangan kapal
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top