Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru meraih penghargaan Menteri Terbaik di Dunia atau Best Minister in the World Award di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai.
Sri Mulyani dinilai berhasil melakukan sejumlah hal a.l. pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi pemerintahan, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan standar hidup masyarakat, serta transparansi transaksi publik.
Penghargaan dalam karirnya sebagai menteri ini memang bukan kali pertamanya.
Sebagai birokrat sekaligus teknokrat, prestasi perempuan kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 itu memang cukup gemilang. Dimulai dari berbagai penghargaan kala dirinya menjabat posisi yang sama dalam Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sri Mulyani kala itu dinobatkan sebagai menkeu terbaik se-Asia versi Emerging Markets pada 2006 dan perempuan paling berpengaruh nomor 23 di dunia versi Forbes pada 2008. Lalu, Sri Mulyani mundur dari jabatan Menkeu dan menjabat sebagai perempuan pertama untuk Managing Director dan COO Bank Dunia.
Sri Mulyani pun harus melepas jabatan tersebut lantaran kembali mendapatkan mandat sebagai Menkeu dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sejak 2016.
Alhasil, sebagai menteri terbaik di dunia dirinya mengemukakan kebanggaannya karena Indonesia berhasil menjadi penerima pertama dari Asia. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo khususnya bidang ekonomi.
Sri Mulyani juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.
"Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil," katanya melalui siaran pers, Minggu (11/2).
TANTANGAN
Meski dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia, tetapi masih banyak persoalan yang perlu dibenahi oleh Sri Mulyani dalam pengelolaan fiskal khususnya di sektor pajak.
Tantangan paling kentara barangkali adalah anjloknya rasio pajak Direktorat Jenderal Pajak ke titik paling rendah sejak 2009. Pada 2017 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.151 triliun dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp13.588 triliun, rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya 8,4%.
Raihan ini cukup ironi, apalagi jika melihat struktur penerimaan pajak tahun lalu di mana struktur penerimaan pajak masih sangat timpang. Penerimaan PPh misalnya, dengan pertumbuhan penerimaan yang minus, penerimaan jenis pajak ini masih didominasi oleh PPh orang pribadi karyawan yang menggunakan skema withholding tax.
Sementara itu, kinerja penerimaan PPh OP nonkaryawan yang menjadi representasi kinerja pemerintah justru hanya berkontribusi Rp7,83 triliun.
Soal reformasi pajak, menkeu juga dinilai perlu lebih serius untuk menuntaskan agenda reformasi dengan agendanya yang mencakup reformasi kelembagaan hingga proses bisnis di Ditjen Pajak. Apalagi, baik di kalangan pengusaha maupun pengamat mulai muncul kesan bahwa gerak reformasi pajak cukup lambat dan belum menunjukkan progres yang signifikan.
Belum lagi permasalahan lain terkait kinerja konsumsi rumah tangga yang terus anjlok dalam 5 tahun terakhir, ekonomi yang masih tumbuh lambat, beban utang yang terus menumpuk, serta belanja negara yang belum optimal.
Semoga, penghargaan sebagai menteri terbaik dunia tersebut kian melecut Sri Mulyani untuk bekerja lebih keras lagi dalam membenahi segala persoalan di bidang ekonomi makro di negeri ini. (Achmad Aris)
